Rabu 24 Mar 2021 08:19 WIB

Jelang Ramadhan, DPR Minta Pemerintah Atasi Kenaikan Harga

Pemerintah diminta DPR atasi kenaikan harga jelang Ramadhan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Muhammad Hafil
Jelang Ramadhan, DPR Minta Pemerintah Atasi Kenaikan Harga . Foto: Pekerja memanggul beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (27/4/2020). Pemerintah menjamin ketersediaan pangan selama bulan Ramadhan di tengah pandemi COVID-19 tetap aman dengan total stok beras mencapai 15 juta ton yang cukup hingga beberapa bulan ke depan dan diperkirakan masih surplus antara enam hingga tujuh ton lebih.
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Jelang Ramadhan, DPR Minta Pemerintah Atasi Kenaikan Harga . Foto: Pekerja memanggul beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (27/4/2020). Pemerintah menjamin ketersediaan pangan selama bulan Ramadhan di tengah pandemi COVID-19 tetap aman dengan total stok beras mencapai 15 juta ton yang cukup hingga beberapa bulan ke depan dan diperkirakan masih surplus antara enam hingga tujuh ton lebih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) serta Badan Urusan Logistik  (Bulog) untuk dapat mengatasi kenaikan harga pangan dan melakukan operasi pasar menjelang bulan ramadhan. Azis menilai hal itu perlu dilakukan mengingat sudah banyaknya harga kebutuhan pangan yang mulai naik di berbagai wilayah.

"Kemendag untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasaran, tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan pokok jelang Bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu faktor penyebab dan harus segera di antisipasi dan dicarikan sebuah solusi" Kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/3).

Baca Juga

Azis memandang Pemerintah harus sigap melakukan intervensi pasar jika harga bahan pokok melambung tinggi. Harga bahan pokok yang tinggi dinilai akan semakin menyulitkan masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti akibat pandemi.

"Kemendag dan Perum Badan Logistik (Bulog) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan keamanan stok bahan pangan dan tidak adanya distribusi pangan yang tersendat hingga menyebabkan kelangkaan bahan pangan di suatu daerah" ujarnya.

Wakil ketua umum Partai Golkar itu juga  mendorong Kemendag dan Kementan untuk duduk bersama mencari terobosan agar kebutuhan pokok dapat terpenuhi dan mendapatkan harga yang wajar.

"Jangan sampai masyarakat panik dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok karena harga yang semakin tinggi dan langka, yang dapat dimanfaatkan para spekulan untuk bermain" ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement