Iran dan pemerintahan baru Presiden AS Joe Biden telah berselisih tentang siapa yang harus mengambil langkah pertama untuk menghidupkan kembali perjanjian itu. Iran bersikeras AS harus mencabut sanksi terlebih dahulu, sementara Washington mengatakan Teheran harus terlebih dahulu kembali mematuhi kesepakatan, yang telah dilanggar secara progresif.
Kepala nuklir Iran mengaku juga telah mendesak Dewan Gubernur 35 negara Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk menentang dorongan yang dipimpin AS untuk mengkritik keputusan Teheran untuk mengurangi kerja samanya dengan pengawas nuklir PBB.
"Jika Dewan Gubernur IAEA mengadopsi resolusi terhadap Iran, kami akan menunjukkan reaksi yang sesuai," kata Ali Akbar Salehi.
Pada 23 Februari, Iran berhenti menerapkan apa yang disebut Protokol Tambahan, yang memungkinkan IAEA melakukan inspeksi mendadak di lokasi yang tidak diumumkan. Tetapi di bawah perjanjian 21 Februari, Teheran setuju menyimpan rekaman data tambahan seperti yang ditentukan oleh kesepakatan 2015 hingga tiga bulan, dan membiarkan IAEA mengaksesnya di akhir jika sanksi dicabut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
