Karena alasan ini, lebih dari 700 ribu orang Rohingya terpaksa melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh demi keselamatan, menetap di kamp Kutupalong di Cox's Bazaar-kamp pengungsi terbesar di dunia. Untuk saat ini, upaya yang didukung PBB untuk memulangkan pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar telah terhenti dengan kelompok-kelompok hak asasi yang memperingatkan bahaya yang meningkat bagi mereka.
"Suatu kondisi yang diperlukan untuk pemulangan yang aman dan sukarela telah meminta pertanggungjawaban militer," kata Presiden organisasi hak asasi manusia internasional Pusat Keadilan Global, Akila Radhakrishnan.
"Jenderal Senior Min Aung Hlaing, salah satu arsitek utama genosida terhadap Rohingya, sekarang berkuasa. Jadi, saya pikir, sangat sulit membayangkan bagaimana bisa ada pemulangan yang aman ke Myanmar. Risiko kekejaman pasti meningkat," katanya.
PBB sudah menyebut serangan 2017 terhadap Rohingya sebagai genosida. Tetapi, Radhakrishnan yakin, pemerintahan militer perlu dihentikan dengan cara sanksi.
Ro Nay San Lwin mengarahkan upaya Koalisi Bebas Rohingya dan Kampanye Boikot Myanmar untuk menggalang negara-negara di seluruh dunia untuk tidak hanya mengecam kudeta, tetapi juga untuk menuntut pengakuan atas penderitaan yang tidak dapat diatasi.
Kekhawatiran lainnya adalah pembicaraan repatriasi ini dipelopori oleh China yang dituduh melakukan genosida di wilayahnya sendiri karena penganiayaan terhadap warga Uighur di Xinjiang. China juga telah menghentikan upaya Dewan Keamanan PBB untuk mengecam kudeta militer di Myanmar, sehingga penderitaan Rohingya berada di tangan kekuatan politik regional dan global.
"Tanpa China, militer tidak akan melakukan kudeta. Kami menginginkan hak kewarganegaraan dan hak kembali ke desa kami dengan perlindungan yang ditegaskan, terutama oleh komunitas internasional. Tanpa ini kami kembali dalam bahaya karena siklus kekerasan telah terjadi. Berulang kali melawan Rohingya," kata Ro Nay San Lwin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
