MUI juga mengajak kekuatan civil society dan pembela hak asasi manusia (HAM) di dunia bersama-sama mengingatkan rezim di Myanmar. Agar mereka tidak melakukan tindakan kekerasan atau kejahatan kemanusiaan terhadap minoritas atau pihak yang berbeda pendapat.
"Baiknya memang kekuatan civil society, para ulama atau ormas-ormas atau gerakan-gerakan pembela hak asasi manusia mengingatkan dan menjaga jangan sampai pemerintah Myanmar yang baru ini melakukan tindakan kekerasan, khususnya terhadap Muslim, dan terhadap siapa saja yang berbeda pandangan," ujarnya.
Prof Sudarnoto mengatakan, pihak yang berbeda pendapat harus dihargai, dan hak-hak beragama juga harus dihargai. Jangan sampai ada penghapusan etnis atas nama perbedaan pendapat.
Sebelumnya, militer Myanmar atau sering disebut Tatmadaw mengumumkan pengembalian pemerintahan militer dari pemerintahan Aung San Suu Kyi dan secara resmi mengakhiri transisi demokrasi di Myanmar. Militer mencopot 24 menteri dan deputi.
Melansir laman Channel News Asia, Selasa (2/2), militer juga menunjuk 11 pengganti dalam pemerintahan barunya setelah merebut kekuasaan dalam kudeta pada Senin (1/2). Pengumuman tersebut disiarkan melalui TV milik militer Myanmar, Myawaddy TV.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
