REPUBLIKA.CO.ID, PARIS--Presiden Prancis Emmanuel Macron mendukung pengesahan piagam 'Enlightened Islam' (Islam yang Tercerahkan), sebagai simbol persetujuan para pemimpin Muslim tentang gerakan antiekstremisme dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Republik di atas nilai-nilai agama.
Macron telah mendorong realisasi piagam sejak November lalu. Ketika Samuel Paty, guru di sekolah di Paris, Prancis, dipenggal setelah menunjukkan kartun Muhammad di kelasnya.
Piagam itu, kata Macron, berisi pernyataan yang benar-benar mendasar dalam hubungan antara negara dan Islam di Prancis. Piagam itu juga mengandung dua poin politik penting, yaitu penolakan semua pengaruh asing dan penolakan Islam politik di Prancis juga menghindari kelompok nasionalis yang berkaitan dengan Turki.
Untuk meresmikannya, piagam tersebut harus ditandatangani seluruh imam dan pemuka agama Islam, berkomitmen untuk menerima kesetaraan seksual dan mengutuk semua bentuk rasisme, diskriminasi, dan kebencian. Dengan menandatangani piagam itu, klaim bahwa Muslim adalah korban rasisme negara akan dianggap sebagai fitnah.
Mohammed Moussaoui, presiden Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM), menyambut baik teks tersebut dan mengatakan, prinsip-prinsip keimanan Muslim sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Republik.
Di sisi lain, Franck Frégosi, seorang ahli Islam Prancis di Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis, berkata, "Saya tidak yakin teks ini akan menerima dukungan bulat dari Islam di lapangan yang tidak mengakui dirinya dalam CFCM yang dianggap sebagai organisasi pejabat yang terputus dari lapangan."
Tareq Oubrou, imam Masjid Bordeaux, mengatakan, "CFCM tidak memiliki pengaruh pada realitas Muslim di Prancis. Cendekiawan dan teolog Muslim harus menyusun teks dan kemudian menyerahkannya ke CFCM, bukan sebaliknya."
Ikuti Whatsapp Channel Republika