Ahad 17 Jan 2021 17:27 WIB

Pemerintahan Biden akan Cabut Pembatasan Visa Negara Muslim

Pemerintahan Biden akan membatalkan kebijakan yang merugikan Muslim.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Nashih Nashrullah
 Pemerintahan  Joe Biden akan membatalkan kebijakan yang merugikan Muslim
Foto: AP/Matt Slocum
Pemerintahan Joe Biden akan membatalkan kebijakan yang merugikan Muslim

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, telah berencana, pada jam-jam pertamanya setelah resmi dilantik sebagai presiden ia mengambil tindakan eksekutif membatalkan beberapa keputusan kontroversial yang dibuat Donald Trump. 

Kepala Staf Presiden menyebut Joe Biden juga akan mengambil keputusan penting terkait pandemi Covid-19 yang terus 'mengamuk'. 

Baca Juga

Upacara pembukaan salvo akan menandai aksi eksekutif Biden selama 10 hari ke depan. Biden disebut berupaya untuk bertindak cepat guna mengarahkan kembali negara itu setelah lengsernya Presiden Donald Trump, tanpa menunggu hasil Kongres.

Setelah pelantikannya, Biden akan mengakhiri pembatasan imigrasi ke Amerika Serikat, termasuk untuk beberapa negara mayoritas Muslim. Biden juga memutuskan untuk bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris dan mengamanatkan penggunaan masker di lingkungan pemerintahan maupun selama perjalanan antarnegara.

Dilansir di Times of Israel, Ahad (17/1), Kepala Staf Pemerintahan, Ron Klain, menyebut hal-hal di atas merupakan beberapa di antara sekitar selusin tindakan yang akan dilakukan Biden pada hari pertamanya di Gedung Putih.  

Tindakan lainnya yang akan dilakukan Biden adalah memperpanjang jeda pembayaran pinjaman siswa. Selanjutnya, dia akan mengambil tindakan  untuk mencegah penggusuran dan penyitaan bagi warga yang berjuang selama pandemi.

"Tindakan eksekutif ini akan memberikan bantuan kepada jutaan orang Amerika Serikat yang berjuang dalam menghadapi krisis ini. Presiden terpilih Biden akan mengambil tindakan, tidak hanya membalikkan kerusakan paling parah dari pemerintahan Trump, tetapi juga mulai memajukan negara kita," kata Klain. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement