Partai oposisi Kongres juga menuduh BJP berusaha menciptakan ketegangan agama di negara bagian itu menjelang pemungutan suara bulan Maret. 

"Mengapa RUU itu hanya 100 hari sebelum pemilihan? Mereka ingin menciptakan ketegangan agama di Assam untuk memenangkan pemilu," kata juru bicara partai Kongres, Bhupen Borah.

Politisi oposisi mengkritik langkah tersebut dan mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan sikap anti-muslim pemerintah di negara mayoritas Hindu itu. Menurut mereka langkah itu merupakan serangan terhadap Muslim. "Idenya adalah untuk memusnahkan Muslim," kata Wajed Ali Choudhury, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Kongres.

Lebih dari 100 pensiunan pegawai negeri dan diplomat senior pada Selasa (29/12) mendesak pemerintah BJP di negara bagian terbesar di India, Uttar Pradesh, untuk mencabut undang-undang baru yang mengkriminalisasi pemindahan agama secara paksa pada pengantin wanita yang dianggap ditujukan terhadap Muslim.

BJP, yang memenangkan negara bagian untuk pertama kalinya pada tahun 2016, menghadapi kehilangan suara lokal setelah ada protes terhadap Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan yang kontroversial, undang-undang yang diberlakukan pada akhir 2019 untuk mempercepat pemberian kewarganegaraan India kepada migran non-Muslim dari Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan yang selama ini tinggal di negara itu tanpa dokumen. 

Undang-undang tersebut membuat marah penduduk asli Assam yang telah lama menuntut pengusiran semua penduduk tidak berdokumen yang memasuki negara bagian itu setelah 25 Maret 1971.

Sumber: https://www.newagebd.net/article/125946/outcry-in-india-as-authorities-shut-600-islamic-schools 

Ikuti Whatsapp Channel Republika