Aktivisme Baloch
Dilansir Aljazirah, Jumaat (25/12), Baloch menjadi terkenal sebagai kepala faksi Azad Organisasi Mahasiswa Baloch (BSO-A), sebuah organisasi politik mahasiswa yang menyerukan hak dan kemerdekaan bagi etnis minoritas Baloch Pakistan. Dia mengambil alih posisi tersebut setelah kepala sebelumnya, Zahid Baloch menghilang secara misterius pada 2014. Aktivis Baloch mengklaim dia diculik oleh militer Pakistan yang telah berperang melawan kelompok separatis bersenjata di Balochistan selama lebih dari satu dekade.
Kelompok HAM telah mendokumentasikan kampanye berkelanjutan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum yang menargetkan aktivis Baloch pro-kemerdekaan di wilayah tersebut. Pasukan keamanan Pakistan menyangkal melakukan kesalahan. Mereka mengklaim yang dihitung sebagai “hilang” adalah anggota kelompok bersenjata.
Kritik terhadap karya Baloch mengatakan hal itu dipicu oleh saingan regional Pakistan, India yang dikenal mendukung suara-suara pembangkang yang menentang pemerintah Pakistan. Karima Baloch disebutkan dalam laporan penelitian ke dalam jaringan luas laman berita palsu dan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) yang tampaknya dioperasikan oleh aktor yang berbasis di India. Aktor itu menyebarkan pesan kritis terhadap pemerintah dan militer Pakistan.
Perannya sebagai pembicara pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret 2019 atas nama LSM, Asosiasi Kredit Pertanian Regional Afrika (AFRACA) disebutkan dalam laporan oleh EU Disinfo Lab, sebuah kelompok hak asasi independen yang berbasis di Brussel. EU Disinfo Lab mengidentifikasi AFRACA sebagai LSM resmi yang namanya mungkin telah disalahgunakan oleh jaringan India untuk mendapatkan akses ke acara Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Pejabat Pakistan telah memperlakukan laporan EU Disinfo Lab sebagai pembenaran atas kesalahan apapun dalam perangnya melawan separatis di Balochistan dan di tempat lain. Namun, kelompok hak asasi independen secara konsisten telah mendokumentasikan tuduhan pelanggaran hak. BSO-A milik Baloch sendiri telah berada di garis depan dalam mendokumentasikan pelanggaran dan sebagai penerima penghilangan paksa anggotanya.
Kelompok Kerja Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang Penghilangan Paksa atau Involuntary Disappearances (WGEID) dalam laporan Agustus 2020 mengatakan ada 813 kasus penghilangan paksa yang tercatat atau belum terselesaikan dari Pakistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
