REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Kepala Menteri Pemerintahan Otonom Bangsamoro Al-Hajj Murad Ebrahim dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte awal pekan ini membahas program kerja pemerintah daerah. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Bangsamoro mengatakan Ebrahim bertemu Duterte, Senin (23/11), di Kota Davao di mana menteri utama memberi pengarahan kepada presiden Filipina terkait hasil kinerja pemerintahannya.
Diskusi tersebut mencakup kemajuan kode prioritas dan undang-undang yang perlu diberlakukan oleh Bangsamoro Transition Authority (BTA). Pertemuan tersebut terjadi setelah pemerintah daerah meluncurkan Kode Administrasi Bangsamoro (BAC)bulan lalu yang akan menetapkan prinsip struktural, fungsional, dan prosedural serta aturan pemerintahan Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao.
Menurut Kantor Berita Filipina yang dikelola pemerintah, kantor kepresidenan Filipina mengatakan akan meninjau resolusi yang diusulkan BTA yang mendesak padaKongres Filipina untuk memperpanjang masa transisi Bangsamoro dari 2022 hingga 2025."
Ebrahim mendukung resolusi tersebut. “Pertemuan antara Duterte dan Ebrahim juga membahas tantangan yang muncul dalam proses perdamaian dan peluang kemitraan dan kolaborasi untuk bergerak maju,” kata pernyataan pemerintah Bangsamoro.
“Dalam salah satu prinsip dan kebijakan dasarnya, BAC menetapkan bahwa pemerintah Bangsamoro, dalam mengejar tata kelola moral, harus menjaga kejujuran, integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan mengambil tindakan positif dan efektif melawan korupsi dan korupsi,"ujar Ebrahim Setelah meloloskan BAC di Dewan kota.
Keberhasilan kode etik ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa, melainkan akan sangat bergantung pada masyarakat untuk memahami poin-poin dan ketentuan kode-kode tersebut untuk memastikan bahwa kode-kode tersebut diterapkan dan tidak disalahgunakan.
Sebelumnya Referendum bersejarah diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari di Mindanao selatan yang memberikan otonomi kepada Muslim Moro. Pada 26 Februari, Ebrahim dari daerah otonom yang baru dibentuk mengambil alih jabatannya dari Gubernur Daerah dalam sebuah upacara resmi.
Dia ditunjuk oleh Presiden Duterte untuk mengelola Otoritas Transisi Bangsamoro hingga 2022. Dengan otonomi yang komprehensif, umat Islam akan bebas dalam urusan internal mereka, mampu mendirikan dan menjalankan pengadilan hukum Islam di dalam yurisdiksi mereka dan mengelola perairan di sekitarnya bersama-sama dengan pemerintah pusat.
Mereka akan terikat pada Filipina dalam kebijakan luar negeri, meskipun beberapa kebijakan fleksibel. Selain itu, mantan pejuang Front Pembebasan Nasional Moro serta mereka dari Front Pembebasan Islam Moro akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata resmi wilayah tersebut.
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangsamoro-chief-minister-meets-philippine-president/2055333
Ikuti Whatsapp Channel Republika