REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Kabinet Arab Saudi menegaskan kembali kecaman keras Kerajaan atas serangan teroris yang terjadi di Universitas Kabul di Afghanistan, di kota Nice di Prancis, dan di ibu kota Austria, Wina.
Kabinet menyatakan penolakan keras tindakan yang menargetkan kehidupan orang-orang tak berdosa dan menyebabkan keamanan yang tidak stabil karena melanggar semua keyakinan dan akal sehat. Lebih lanjut, Kabinet menggarisbawahi pentingnya menolak praktik yang menciptakan kebencian, kekerasan dan ekstremisme dalam segala bentuk.
Dilansir di Arab News, Jumat (6/11), dalam sesi virtual yang dipimpin Raja Salman, Kabinet juga mengutuk dan mengecam milisi Houthi di Yaman dan para pendukungnya, atas serangan rudal dan drone mereka yang terus berlanjut menargetkan Arab Saudi. Mereka menegaskan kembali jika upaya teroris tersebut melanggar hukum humaniter internasional.
Di awal sesi, Raja Salman memberi pengarahan kepada Kabinet tentang pesan yang diterimanya dari Emir Kuwait Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
Kabinet memuji pidato raja di Grup Keterlibatan Think 20 (T20). Raja Salman menekankan, menyelamatkan nyawa dan menemukan vaksin untuk penyakit virus corona (Covid-19) adalah prioritas terpenting saat ini.
Dalam pidatonya, Raja Salman mengatakan dirinya sangat menantikan melihat KTT G20 Riyadh berkontribusi dalam mencapai kesepakatan solusi dan inisiatif yang mempromosikan peran G20 sebagai tanggapan internasional terpadu untuk mengatasi dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan atas Covid- 19.
Kabinet menyoroti rekomendasi Business20 (B20) Summit yang membahas cara-cara menghidupkan kembali ekonomi global dan meletakkan dasar untuk ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Proposal KTT untuk para pemimpin G20 di bidang perdagangan, keuangan, digitalisasi, ketenagakerjaan, dan perubahan iklim juga menjadi salah satu pembahasan. Proposal diharap mengembangkan agenda inklusif dan berkelanjutan yang mewakili warisan budaya untuk tahun 2020 dan seterusnya.
Dalam pernyataannya kepada Saudi Press Agency (SPA), Pelaksana Tugas Menteri Media, Majid Al-Qasabi, mengatakan Kabinet mengkaji upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam mempersiapkan dan melaksanakan rencana dimulainya kembali umrah secara bertahap, sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan.
Kabinet menyambut jamaah umrah yang datang dari luar negeri, menekankan keinginan pemerintah memanfaatkan semua kemampuannya guna memungkinkan mereka melakukan ritual umrah dalam suasana spiritual di tengah keselamatan dan keamanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika