Senin 26 Oct 2020 19:13 WIB

Diskriminasi Muslim Ubah Demokrasi Prancis Jadi Kemunafikan?

Demokrasi di Prancis berlaku standar ganda terkait sikap terhadam Muslim

Rep: Umar Mukhtar/ Meiliza Laveda/ Red: Nashih Nashrullah
Demokrasi di Prancis berlaku standar ganda terkait sikap terhadam Muslim Para perempuan bercadar di London Inggris memprotes larangan burqa di Prancis, Senin (11/4).
Foto:

'Hidup bersama' telah terbukti di masa yang tidak biasa ini tidak terganggu dan jika ada, seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis, telah ada solidaritas Eropa yang luar biasa dalam menghadapi pandemi dan Prancis telah memainkan peran penting dalam menciptakan persatuan yang seharusnya ini.

Karena itu, menghukum wanita karena menutupi wajah mereka atau tidak menutupi wajah mereka untuk memenuhi kesetiaan agama atau untuk tindakan pencegahan kesehatan, adalah upaya Prancis untuk mengkriminalisasi dan mengasimilasi minoritas dengan paksa. Ini adalah inti dari kemunafikan karena jelas merupakan serangan terhadap kebebasan beragama.

Hal itu juga memanifestasikan kebenaran yang tak terbantahkan bahwa meskipun kedua penutup wajah melindungi wajah seseorang namun memungkinkan masyarakat untuk 'hidup bersama,' Prancis secara tegas tidak ingin memasukkan Muslim yang mudah diamati ke dalam identitas negara.

Pandemi virus Covid-19 menunjukkan bagaimana ketidaknyamanan yang disebabkan oleh ketakutan akan kurangnya integrasi sosial melalui penggunaan 'penutup wajah' secara ajaib terbukti salah. Namun, dalam masyarakat, ahli bedah, dokter gigi, dan individu yang memakai syal untuk menutupi wajah mereka dari hawa dingin selalu diamati dan diterima.

Namun demikian, ini tidak pernah dikriminalisasi atau dilihat sebagai penghalang bagi warga negara demokrasi liberal untuk hidup bersama secara harmonis. Sebaliknya, penutup wajah untuk tujuan tersebut telah ditegakkan tanpa dapat disangkal. Larangan Prancis atas penutup wajah telah menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan ini selalu ditujukan pada wanita Muslim yang mengenakan burqa.

photo
Burqa di Prancis - (sasak.net)
photo
Burqa di Prancis - (sasak.net)

 

Dengan banyaknya warga Prancis saat ini yang melindungi wajah mereka dari kedok publik, hal itu diperbolehkan selama pembenarannya adalah kesehatan dan bukan religiusitas, selama itu untuk Prancis dan bukan untuk Islam.

Hal itu diperkuat melalui filosofi Profesor Amerika Serikat Martha Nussbaum yang menyatakan, "Banyak profesional yang dicintai dan terpercaya menutupi wajah mereka sepanjang tahun. Apa yang menginspirasi ketakutan dan ketidakpercayaan di Eropa bukanlah menutupi semata, tetapi menutupi Muslim." (Nussbaum, 2010).

Karena cadar menjadi norma baru, kita perlu menerima bahwa minoritas Muslim yang terlihat memiliki hak untuk dimasukkan dalam norma baru melalui pakaian sendiri dalam cadar jika mereka mau.

Sebagai konsekuensi dari pelarangan cadar, Komite Hak Asasi Manusia Nasional 2018 menyatakan pelarangan di Prancis memiliki efek mengurung wanita Muslim di rumah mereka dan meminggirkan mereka (OHCHR, 2018). Secara komparatif untuk mempromosikan prinsip Prancis 'hidup bersama', Prancis berhasil menghapus Muslim yang terlihat dari identitas Prancis.

Virus corona juga telah secara terang-terangan menyampaikan bahwa individu masih dapat hidup bersama dan tetap menjadi orang Prancis sambil mengambil bagian di ruang publik, tanpa menunjukkan wajah mereka. Tindakan pencegahan pandemi perlu menyadarkan Prancis untuk merevisi cara mereka meminggirkan dan mengkriminalisasi Muslim sambil memuji orang Prancis yang tidak mengenakan burqa karena pada dasarnya melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda.

Untuk benar-benar mencapai semboyan Nasional Prancis tentang 'kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan', diskriminasi semacam ini harus dibuang karena diskriminasi ini telah menggantikan demokrasi dengan kemunafikan.

 

Sumber: https://www.milligazette.com/news/Opinions/33733-replacement-democracy-hypocrisy/

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement