Dalam hal ini, India minoritas menanggung beban pendekatan tidak adil tanpa akhir dari Mr Modi serta kebrutalan supremasi Hindu. Massa yang menghukum umat Islam karena keraguan memakan hamburger dan penguncian yang kejam terhadap Jammu & Kashmir (IIOJ & K) India yang Diduduki Secara Ilegal menyoroti bahwa India sekarang mempromosikan ideologi Hindutva dan kebijakan 'Akhand Bharat'. Di India, Hindutva menang.
Para pemimpin India seperti Sonia Gandhi juga mengecam gerakan anti-Muslim BJP dan menegur Modi karena menyebarkan infeksi bias kolektif di negara tersebut. Demikian pula, Arundhati Roy menuntut Delhi karena memanfaatkan agitasi sosial selama darurat COVID-19 untuk memberdayakan perilaku destruktif terhadap Muslim.
Sebaliknya, elite politik India saat ini menunjukkan pola pikir kolonial, yang menekankan pada marginalisasi dan menargetkan segmen masyarakat tertentu, murni atas dasar ras, etnis dan agama. Tidak hanya ada sentimen anti-Muslim di India, tapi juga untuk minoritas lainnya.
Pengenalan CAA telah menjadi upaya yang disengaja oleh elit politik India untuk melegalkan marginalisasi terhadap minoritas di India. Iklim di India lebih gerah dari yang diharapkan, dan kering serta berdebu bagi minoritas yang tidak terlindungi.
Sejauh perspektif hukum dari perdebatan tersebut, Pasal 14 Konstitusi India menyatakan Persamaan di Depan Hukum terlepas dari keyakinan agama; CAA secara langsung melanggar Konstitusi India dengan menargetkan minoritas dan Muslim India.
Demikian pula, CAA juga melanggar Pasal 21 Konstitusi India, Hak Hidup dan Kebebasan yang mengarahkan untuk melestarikan Sekularisme di India. India juga telah melanggar kewajiban Hak Asasi Manusia Internasional dengan disahkannya CAA.
Dalam hal ini, Konvensi Internasional untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sehubungan dengan disahkannya CAA oleh India mengamati bahwa "India melanggar hak asasi manusia dengan sengaja membuat orang tanpa kewarganegaraan."
Tidak ada perbedaan antara sikap Hitler terhadap orang Yahudi dan mentalitas Modi terhadap Muslim. Korelasi antara Nazi Jerman dan Hindutva sangat cocok. Sudah saatnya komunitas internasional meminta pertanggungjawaban India atas pelanggaran hak asasi manusia dan menemukan cara untuk membuat India mengubah perilakunya.
India tidak akan pernah menjadi 'luar biasa' sampai ia mengamankan hak-hak minoritasnya. Satu-satunya alasan mengapa komunitas internasional, khususnya Barat, diam: Komunitas Kristen belum menjadi sasaran di India. Tapi, siapa yang melihat masa depan?
Oleh karena itu, masyarakat internasional harus meningkatkan advokasinya untuk mengakhiri kampanye teror India. Inti dari kampanye advokasi ini adalah peran diaspora Kashmir, yang harus diberdayakan, dimobilisasi dan diberi dukungan dan sumber daya yang sesuai, untuk memajukan perjuangan Kashmir.
Selain itu, badan-badan internasional yang berfungsi untuk melindungi hak-hak dan martabat umat manusia. harus segera menyadari fakta bahwa India telah melanggar hak-hak minoritasnya sendiri, dan mereka yang melintasi perbatasannya.
*Naskah ini merupakan artikel Adeel Mukhtar Mirza, peneliti Islamabad Policy Research Institute (IPRI). Sumber: https://dailytimes.com.pk/680382/indian-exclusionism-towards-muslims-and-minorities/
Ikuti Whatsapp Channel Republika
