REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) KH Muhyiddin Junaidi menilai bahwa penangkapan beberapa anggota deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan tuduhan pelanggaran UU ITE perlu pembuktian secara transparan dan objektif. Sikap kritis konstruktif atas kebijakan pemerintah yang melanggar konstitusi dan UU serta tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dijamin konstitusi dan pilar utama demokrasi.

"Menyampaikan nahi munkar adalah bagian yang integral dari ajaran agama Islam, memang itu punya risiko besar karena bisa disalah tafsirkan oleh pihak tertentu," kata Kiai Muhyiddin melalui pesan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa malam (13/10).

Ia mengatakan, pelaku amar ma'ruf lebih didahulukan karena tidak ada risiko. Bahkan tidak sedikit orang yang mengutamakan amar ma'ruf demi kepentingan sesaat.

Ia menyampaikan, pemerintah khususnya kepolisian sebaiknya mendahulukan dialog dan musyawarah demi kepentingan yang lebih besar. Sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah seharusnya tidak dipahami sebagai upaya melakukan makar dan rencana jahat untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Iklim musyawarah seharusnya diutamakan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda," ujarnya.

Kiai Muhyiddin juga menyoroti adanya pihak tertentu yang jelas melanggar UU ITE secara vulgar, tapi masih bebas melakukan rekayasa keji dengan berbagai alasan. Ini sangat tidak adil dan kontra produktif.

Ia menegaskan, saat ini dibutuhkan sikap dewasa dan arif untuk mengatasi multikrisis sosial, ekonomi, kesehatan dan politik. "Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini, sifat insan kamil itu hanya ada pada para Nabi dan Rasul," kata Kiai Muhyiddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika