REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rektor universitas Islam negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten, Prof Fauzul Iman meminta agar penambahan program studi (prodi) terapan segera ditindak lanjuti. Sebanyak sepuluh rektor UIN telah menemui Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas mengenai kesulitan membuka program studi baru.
"UIN yang besar-besar sudah siap, yang penting jelas saja aturan prosesnya, kalau bertahap seperti apa prosesnya. Nadiem (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) sulit untuk ditemui. Komunikasi saja, ga macem-macem," kata Iman, Senin (24/8).
Iman mengatakan, semenjak awal UIN kesulitan untuk menambahkan prodi yang bersifat terapan. Beberapa di antaranya seperti ilmu sosial, hukum, teknologi informasi, lingkungan, pertambangan, terlebih lagi kedokteran.
Dia mengungkapkan, sebelumnya DPD RI telah berhasil membantu peningkatan status sembilan kampus IAIN menjadi UIN. Dan saat ini kampus UIN lama, mengalami hambatan dalam membuka prodi baru di kampus.
Menurut Iman, DPR RI menyambut baik terkait masalah hal ini. DPD akan mengupayakan dialog bersama dengan instansi lainnya.
"Kami akan membuat matriks yang akan dikaji. DPD akan mempertemukan dengan instansi terkait, Kemendikbud, kementerian agama," ucapnya.
Dia mengatakan, pembukaan program studi baru ini merupakan tujuan besar yang ditujukan kepada umat. Hal ini agar ke depannya Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.
Sebab saat ini terdapat tantangan global yang semakin meluas. Selain itu juga sebagai penguatan islam yang moderat, agar tidak menjadi radikal.
"Perlu penguatan moderat, agar tidak radikal, moderat perlu. Semua skill sangat mbantu peradaban bangsa. PTKIN membangun peradaban agama, PTKIN sangat membantu pikiran radikal-radikal jangan sampai ditumbuhkan," kata dia.
Iman berharap pengajuan proposal prodi baru lewat daring segera dibuka. Selain itu, aturan yang di terapkan tidak mempersulit universitas untuk mengajukan diri. Sebagian contoh untuk prodi Teknologi Informasi, UIN sudah mempunyai dosen dan infrastruktur yang cukup memadai.
Sebelumnya, menanggapi hal tersebut, Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi, untuk kemudian diserahkan kepada Komite III yang membidangi pendidikan.
"Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Pada tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksi akan menjadi tugas teknis Komite III," kata LaNyalla.
Di samping itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangkan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.
Nono mengatakan, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi Gubernur Akademi TNI, untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1.
"Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Dan saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan," kata Nono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika