REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Seorang advokat sekaligus aktivis penentang ketidaksetaraan pendidikan, islamofobia dan pendudukan Palestina, Hebh Jamal menuliskan opininya tentang mengapa kelompok Muslim di Amerika Serikat masih menjalin kedekatan erat dengan penegak hukum di negara itu terutama kepolisian.
Padahal banyak kasus yang terjadi di Amerika Serikat berujung pada ketidakpercayaan dan retaknya hubungan antara komunitas lainnya di Amerika Serikat dengan penegak hukum. Berikut ringkasan penjelasan Hebh Jamal seperti dilansir Al-Jazeera pada Sabtu (15/8).
Jamal menuliskan sejak kasus pembunuhan Michael Brown pada Agustus 2014 di Ferguson, dan pembunuhan George Floyd di Minneapolis baru-baru ini telah membuat diskusi tentang rusaknya penegakan hukum di Amerika Serikat menjadi sorotan utama. Bahkan seruan membubarkan polisi telah digaungkan dewan kota.
Terlepas dari itu, jelas Jamal sebagian besar di kalangan komunitas Muslim non kulit hitam yang ada di Amerika Serikat justru menunjukan hubungan, ketergantungan, dan sikap hormat terhadap polisi.
Jamal mengatakan para pemimpin dari berbagai institusi Muslim di Amerika Serikat tampak lebih berupaya menjaga hubungan dengan penegak hukum dibanding bergabung dengan komunitas lainnya yang memprotes kasus kekerasan yang terjadi.
Seperti saja dicontohkan cendikiawan Muslim yakni Yasir Qadhi dari East Plano Islamic Center yang mengadakan sebuah acara virtual dengan Kepala Polisi Plano, Ed Drain beberapa hari lalu. Acara itu tetap berjalan meski ada kritik tajam terutama dari pihak yang marah dengan kasus pembunuhan George Floyd.
Bahkan jelas Jamal saat merebaknya gerakan dan seruan penghapusan kepolisian dan menghentikan kekerasan, Qadhi yang merupakan ulama terkemuka di Amerika justru memberikan suara dukungannya kepada kepala kepolisian. Keputusan Qadhi pun dinilai tak berperasaan, bahkan menurut Jamal hal itu diperburuk oleh isi wawancara. Jamal melihat Qadhi gagal memberi kritik atas kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan polisi. Di lain sisi menurut Jamal acara itu menjadi tempat pembenaran polisi untuk penggunaan gas air mata terhadap pengunjuk rasa anti rasis.
Menurut Jamal wawancara Qadhi telah menunjukkan kepercayaan yang tak semestinya terhadap penegak hukum.
Ada lagi contoh lain tentang hubungan Muslim dan Polisi Amerika. Seperti Muslim di Brooklyn, New York yang mendirikan Muslim Community Patrol (MCP) pasca pembantaian Muslim di Christchurch pada 2019. MCP sendiri mengenalkan dirinya sebagai mata dan telinga polisi yang bekerja untuk melindungi komunitas Muslim. Jamal menilai hal itu menjadi pertanyaan mengingat kriminalisasi kerap dilakukan kepolisian terhadap komunitas Muslim.
Pada 2002, Departemen Kepolisian New York (NYPD) menunjuk tokoh agama dan komunitas Muslim, Masjid, Asosiasi Mahasiswa, organisasi, bisnis, dan individu untuk melakukan pengawasan menyeluruh. Itu termasuk dengan menggunakan informan untuk melacak pemimpin komunitas.
Ada efek terbalik dalam komunitas dan institusi Muslim di mana banyak yang merasa bahwa untuk memastikan keamanan mereka di tangan negara, mereka harus membuktikan dedikasinya terhadap negara. Ketakutan akan isolasi politik dan diperlakukan sebagai musuh telah membuat komunitas Muslim yang terpinggirkan mencari perlindungan dan bantuan dari pelaku kekerasan yang sama yang menargetkan dan mengkriminalisasi mereka.
“Para pemimpin Muslim dan perwakilan komunitas kami yang menjalin hubungan ini dengan penegak hukum, tampaknya tidak mau mempertimbangkan bagaimana tindakan tersebut mengakibatkan lebih sedikit Muslim yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan masjid atau bahkan memasuki ruang seperti itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika