REPUBLIKA.CO.ID, ALBERTA -- Pengadilan HAM di Alberta, Kanada mengeluarkan keputusan pada Kamis lalu yang berpihak pada dua siswa Muslim yang menuntut ruang ibadah di sekolah swasta Akademi Webber Calgary. Keduanya mengalami kesulitan beribadah selama jam sekolah.
Sekolah Akademi Webber Calgary sudah diputus melakukan tindakan diskriminasi terhadap siswa pada 2015. Akibatnya, Akademi Webber Calgary diganjar denda 26 ribu dolar AS. Akademi Webber sempat mengajukan banding walau keputusan itu dikuatkan majelis hakim.
Pada 2018, Pengadilan Banding Alberta memutuskan keputusan asli terkait jumlah kesalahan, termasuk kesalahan dalam evaluasi tingkat akomodasi diminta ke Akademi Webber. Pengadilan HAM memutuskan mengabulkan tuntutan kedua siswa, Sarmad Amir dan Naman Siddiqui. Keduanya menegaskan sholat adalah kewajiban dalam agama.
"Saya merasakan malu dan penghinaan yang intens, walau saya hanya mencoba memenuhi hak sebagai warga Kanada, sebagai manusia untuk menjalankan agama," kata Siddiqui dilansir dari CBC, Sabtu (8/8).
Presiden Akademi Webber, Neil Webber mengatakan sekolahnya berencana kembali naik banding atas putusan Pengadilan Alberta. Ia meyakini keputusan terbaru yang dikeluarkan mengandung kecacatan hukum.
"Kami merasa harus punya hak sebagai sekolah swasta untuk punya banyak siswa dari banyak latar belakang dan agama berbeda untuk bersama, bebas dari praktik agama," ucap Neil.
Neil menilai orang tua siswa punya banyak pilihan dalam hal memilih sekolah yang sesuai keyakinannya. Ia menganggap tak ada anjuran bagi orang tua siswa memilih sekolah yang tak menyediakan tempat ibadah.
"Jadi saya tak melihat ada perbedaan untuk Akademi Webber untuk bisa menyediakan sekolah dimana anak-anak berada pada lingkungan bebas praktik agama," ucap Neil
Neil khawatir protes yang diajukan kedua siswa Muslim sukses dimenangkan di meja hijau. Menurutnya, hal itu akan menimbulkan preseden bagi sekolah di Kanada.
"Akan terjadi situasi dimana sekolah di seantero negeri harus menyediakan tempat ibadah bagi siswa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika