"Kami tidak memiliki kebijakan tidak memilih kandidat Muslim, tetapi itu tergantung pada keinginan masing-masing komunitas lokal," kata Shin.
Shin menuturkan masing-masing komunitas lokal telah membuat daftar kandidat yang akan datang. Selanjutnya, Ketua Komite Eksekutif NLD memilih orang yang cocok dari daftar mereka.
Sementara itu, Min Htwe, seorang Muslim dari Mingalar Taungnyunt di Yangon, tidak percaya partai politik yang kuat akan memasukkan jumlah kandidat Muslim yang tepat dalam pemilihan mendatang. Ia menilai NLD dan pihak lain akan mengambil risiko kehilangan suara dengan memilih banyak kandidat Muslim karena mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha.
"Tetapi partai-partai akan menyertakan beberapa kandidat Muslim untuk mengklaim mereka tidak memiliki kebijakan diskriminatif," kata Htwe.
Komunitas Muslim prihatin karena tidak hanya akan ada sangat sedikit kandidat Muslim yang mencalonkan diri dalam pemilihan mendatang, tetapi juga sebagian besar akan mewakili partai-partai yang kurang dikenal. Mereka akan dibiarkan dengan peluang tipis untuk memenangkan kursi.
Menurut sensus penduduk Myanmar pada 2014, populasi Muslim secara resmi membentuk empat persen dari 51 juta orang di negara itu. Bagaimanapun, umat Islam di sana menemukan diri mereka menjadi target kebencian. Sentimen anti-Muslim meningkat di Myanmar dengan munculnya nasionalisme di antara mayoritas umat Buddha.
Kekerasan terhadap Muslim adalah yang paling umum di negara bagian Rakhine. Badan Pengungsi PBB mengatakan lebih dari 723 ribu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari tindakan militer yang brutal sejak 2017.
Myanmar menyebut Rohingya sebagai Bengali, sebuah istilah yang menunjukkan mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh, yang tinggal di Rakhine selama beberapa dekade. Namun, Rohingya menolak klaim tersebut, dengan menyatakan mereka telah tinggal di wilayah barat Myanmar tersebut selama berabad-abad.
Rakhine menampung lebih dari satu juta Rohingya. Mereka merupakan pemegang kartu identitas sementara kartu putih dan memiliki hak memilih pada 2010, pemilihan penting dalam mengubah negara dari kediktatoran militer menjadi demokrasi.
Politikus Rohingya bernama Kyaw Min, yang juga merupakan ketua Partai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, termasuk di antara kandidat Muslim yang dilarang oleh komisi pemilihan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan 2015. Ia yang memenangkan kursi pada 1990 mengatakan umat Islam memiliki hak suara dalam pemilihan sejak kemerdekaan dan melalui pemilihan umum pada 2010 di negara itu.
“Setidaknya ada anggota parlemen Muslim di setiap parlemen sepanjang sejarah Myanmar. Namun, kami umat Islam telah kehilangan hak kami mewakili komunitas kami sejak pemilihan 2015,” ujar Min.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
