REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, menyebut hanya 8.085 pesantren yang siap menerima santri dan melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Kesiapan ini dinilai dari sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

"Sampai saat ini, kondisi pesantren bermacam-macam. Ada yang siap dan belum. Per-tanggal 20 Juli 2020, dari 28 ribu pesantren yang ada, baru 8.085 yang siap menerima santri," ujar Waryono dalam kegiatan Talkshow yang diselenggarakan BNPB, Selasa (21/7).

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, Kementerian Agama menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat. Isinya sama, melanjutkan edaran protokol kesehatan yang ada.

Kepada seluruh jenjang pendidikan di bawah Kementerian Agama, termasuk pendidikan diniyah dan pesantren. Surat ini disampaikan dengan penekanan implementasi protokol Covid-19 sebaik-baiknya.

Sebagai usaha mentaati protokol yang ada, Waryono mencontohkan beberapa pesantren menerapkan kedatangan bertahap bagi santri-santrinya. Hal ini dilakukan sembari menunggu kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki pesantren.

"Dilakukan prioritas di pesantren itu, sembari menunggu sarpras terpenuhi. Sisanya belum bisa operasi," kata dia.

Terkait pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana di pesantren, ia menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota cukup memberikan perhatian. Hal ini tercermin salah satunya dalam penanganan kasus Covid-19 di Ponpes Gontor, Jawa Timur.

Waryono mengakui, tanpa bantuan dari berbagai pihak, pembiayaan penyediaan sarpras atau tes rapid maupun swab tidak mungkin bisa dipenuhi pesantren.

Bahkan, ia menyebut ada beberapa pemda yang menyediakan akomodasi bagi santri saat pemulangan hingga kembali ke pesantren. "Kemenag tentu secara anggaran tidak mungkin membiayai semua itu. Makanya, mudah-mudahan kerja sama ini terus terjalin. Sehingga kebutuhan pesantren dan ponpes bisa terpenuhi," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika