REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) sedang menyiapkan upaya membantu memulihkan madrasah negeri dan swasta. Sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi Covid-19.
Direktur Kurikulum, Sarana Prasarana, Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah, Ahmad Umar menyampaikan, Kemenag sedang mempersiapkan pemulihan untuk madrasah negeri dan swasta karena sudah ada SKB empat menteri. Maka yang pertama disiapkan adalah aplikasi e-learning madrasah yang diberikan secara gratis.
"Sehingga aplikasi e-learning tersebut bisa dipakai oleh madrasah negeri dan swasta," kata Umar kepada Republika.co.id, Jumat (19/6).
Ia menjelaskan, madrasah swasta kesulitannya tidak punya server dan kesulitan membuat e-learning menjadi daring. Maka, Kemenag menyewa atau memberikan fasilitas cloud server untuk mereka. Supaya mereka bisa membuat e-learning madrasah menjadi daring.
Setelah adanya cloud server para siswa-siswi dan guru madrasah akan kesulitan mendapatkan kuota internet. Untuk itu Kemenag bekerja sama dengan tiga provider di antaranya Telkomsel, Indosat dan XL. Rencananya Kemenag juga akan bekerja sama dengan provider Three dalam waktu dekat. Hasil kerja sama ini melahirkan kuota terjangkau untuk para siswa-siswi dan guru madrasah.
"Diskonnya hampir menyentuh 60 persen, misalnya kuota 10 GB yang biasa dijual Rp 100 ribu dihargai cuma Rp 40 ribu khusus untuk siswa-siswi dan guru madrasah," ujarnya.
Umar mengatakan, untuk madrasah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) ada yang tidak memiliki jaringan internet dan listrik. Maka Kemenag akan menjalin komunikasi dengan lintas kementerian dan lembaga untuk membantu madrasah di daerah 3T.
Untuk itu, Kemenag akan menjalin komunikasi dengan PLN dan Kementerian ESDM. Karena pandemi Covid-19 ini adalah musibah nasional sehingga tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemenag. Kemenag juga akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Di Kementerian Desa ini ada dana desa yang sebenarnya bisa buat pengadaan listrik dan internet di suatu desa. Ke depan akan menjalin komunikasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi masalah infrastruktur madrasah di daerah-daerah.
"Yang jelas dari Kemenag sudah ada upaya untuk menyediakan pelayanan untuk madrasah, bahkan kita sudah menyediakan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online untuk madrasah negeri dan swasta," ujarnya.
Umar juga menjelaskan upaya Kemenag membantu guru di madrasah swasta. Menurutnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) diperbolehkan untuk membayar honor guru. Sebab dengan adanya pandemi Covid-19 maka tidak ada kebutuhan operasional di madrasah, sehingga dananya bisa dialihkan untuk membayar honor guru.
Sekarang bayar listrik untuk madrasah tidak terlalu mahal, karena di masa pandemi Covid-19 listrik sekolah tidak banyak digunakan. Jadi dana-dana seperti itu bisa dialihkan untuk membayar honor guru. Dana BOS untuk guru normalnya 30 persen, apabila madrasah memerlukan tambah lebih dari 30 persen untuk honor guru diizinkan asal seizin kepala Kemenag kabupaten/kota setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika