REPUBLIKA.CO.ID,LEBAK -- Kementerian Agama Kabupaten Lebak meminta pemerintah daerah membantu dana operasional pendidikan madrasah guna menunjang peningkatan mutu dan kualitas juga sarana gedung yang memadai.
"Sekitar 95 persen penyelenggara pendidikan madrasah itu dikelola oleh swasta atau masyarakat dan mereka menerima bantuan operasional sekolah (BOS) dari Kementerian Agama," kata Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Ahmad Firdaus saat persiapan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online di Lebak, Jumat (29/5).
Selama ini pendidikan madrasah mulai tingkat dasar (Madrasah Ibtidaiyah), SMP (Madrasah Tsanawiyah) dan SLTA (mandrasah Aliyah) hingga kini belum menerima bantuan dana operasional daerah (Bosda) dari pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten.
Padahal, pendidikan madrasah memberikan sumbangsih cukup besar untuk mendukung pencerdasan anak-anak bangsa, bahkan banyak siswa-siswi madrasah meraih prestasi akademik mulai tingkat kabupaten, provinsi, nasional hingga internasional. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pendidikan madrasah mendapat bantuan Bosda guna meningkatkan mutu dan kualitas juga sarana gedung yang memadai.
Sebab, sebagian besar pendidikan madrasah di Kabupaten Lebak dikelola swasta dengan mengandalkan pendapatan partisipasi sumbangan pendidikan dari dana BOS yang dikucurkan Kementerian Agama. Penerimaan dana BOS tersebut dinilai belum maksimal, sehingga perlu adanya bantuan dana operasional dari pemerintah setempat.
"Kami merasa prihatin pemerintah daerah tidak memberikan alokasi bantuan untuk pendidikan berbasis keagamaan," katanya menjelaskan.
Menurut dia, selama ini, pendidikan yang mendapatkan Bosda dari Pemerintah Banten hanya sekolah umum diantaranya SMA/SMK.
Kehadiran pendidikan berbasis madrasah sangat diminati masyarakat pada penerimaan ajaran tahun baru. Mereka menyekolahkan anak-anaknya ke pendidikan madrasah karena memiliki keunggulan di antaranya pembentukan karakter akhlak mulia dengan mengedepankan ajaran Islam.
Begitu juga keunggulan pendidikan madrasah terbebas dari pengaruh paham radikalisme, narkoba maupun kekerasan juga mencintai Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI.
Selain itu juga para lulusan pendidikan madrasah aliyah kini banyak mengabdikan diri di lingkungan politisi,kepala daerah, pejabat pemerintahan, TNI,Polri dan pengusaha. Bahkan, Bupati Lebak Iti Octavia lulusan pendidikan madrasah aliyah Wasilatul Falah Rangkasbitung. "Kita berharap pemerintah daerah dapat merealisasikan bantuan dana Bosda untuk pendidikan madrasah," katanya.
Kepala Madrasah Aliyah (MA) Wasilatul Falah (Wasfal) Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Dedi mengatakan pihaknya sangat mendambakan dana BOSDA yang digulirkan Pemprov Banten untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru.
Apalagi, saat ini sudah diberlakukan Kurikulum 2013 dengan mengedepankan sains, sehingga dituntut guru lebih menguasai bidang mata pelajaran. Akibat relatif kecilnya anggaran sekolah yang dihimpun partisipasi masyarakat maka kompetensi pedagogik dan profesional guru hanya memaksimalkan musywarah guru mata pelajaran (MGMP).
Selain itu juga untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) dan ekstrakurikuler,termasuk sarana media pembelajaran. "Kami saat ini hanya menerima dana BOS Rp 1,4 juta/tahun tentu dana sebesar itu sangat kekurangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan," katanya.
Sementara itu, pemerhati pendidikan Mochamad Husen mengatakan pendidikan madrasah yang dibawahi naungan Kementerian Agama memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di Provinsi Banten. Pemerintah daerah harus memperhatikan pendidikan madrasah karena sebagian besar dikelola masyarakat berbentuk yayasan dan siswanya dari keluarga pra sejahtera.
"Kami menilai pendidikan madrasah itu dapat mendorong peningkatan kualitas anak-anak bangsa, sehingga perlu mendapat bantuan pemerintah daerah," kata Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Latanasa Mashiro Rangkasbitung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
