REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan, perlakuan kejam atas Muslim di India oleh Pemerintahan Modi merupakan penargetan yang disengaja. Bahkan, menurut dia, hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintahan Modi untuk mengalihkan ancaman, layaknya Nazi terhadap Yahudi.
Dilansir di The News, Senin (20/4), dia juga membuat pernyataan kebijakan yang diambil Modi membuat ribuan orang telantar dan kelaparan. Bahkan, ada lebih banyak bukti ideologi supremasi rasialis dari pemerintahan India saat ini.
Senada dengan pernyataan itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengutuk pernyataan yang menyebut penyebaran Covid-19 dikarenakan Muslim. Lebih lanjut, dalam sebuah pernyataan, Komisi Independen Hak Asasi Manusia Independen OKI (IPHRC) juga mengecam adanya diskriminasi dan kekerasan yang menimpa Muslim di India.
Terkait hal itu, badan-badan internasional mulai meminta agar PM Modi memperhatikan dan mengambil langkah mendesak untuk menghentikan gelombang islamofobia. Utamanya, pemerintah setempat juga dinilai harus melindungi hak-hak minoritas Muslim yang dianiaya.
Surat kabar asing, New York Times bahkan menulis, penanganan Covid-19 dan keberadaanya di India telah memicu serangkaian serangan pada Muslim di seluruh Muslim. Termasuk, langkah Kemenkes India di bawah pemerintahan nasionalis Modi yang mengklaim Muslim telah menyebarkan wabah.
“Para pemuda Muslim yang membagikan makanan kepada orang miskin diserang dengan tongkat. Muslim lain telah dipukuli, hampir digantung, kehilangan lingkungan mereka atau diserang di masjid, dicap sebagai penyebar virus,” kata surat kabar itu.
Tak hanya itu, laporan tersebut juga menyoroti para ekstremis Hindu telah mengambinghitamkan seluruh Muslim di India karena anggapan penyebaran virus melalui skema 'corona Jihad'. Menanggapi itu, Presiden Pakistan Arif Alvi mengatakan, alih-alih menyediakan fasilitas kesehatan dasar pada Muslim, prioritas pemerintah India adalah menekan orang-orang Kashmir.
"Prajurit mereka telah melakukan tugas utama ini melalui brutalisasi, penyiksaan dan penindasan yang keji," kata presiden sambil berbagi statistik yang menunjukkan kebobrokan sektor kesehatan di Kashmir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika