Insiden ini lalu diikuti kampanye pedas terhadap komunitas Muslim India oleh politikus sayap kanan dan bagian dari media arus utama. Kampanye ini mengeklaim sebagai bagian dari "perang Islam" melawan India yang mayoritas Hindu.
Seorang pakar mengatakan, tindakan itu mirip dengan "bio-Jihad" dan umat Islam seperti "bom manusia". Mereka menuntut kesepakatan pemerintah dengan pelanggar seperti teroris. Namun, ada anggota komunitas Hindu yang menentang kekerasan tersebut.
"Memang benar kebencian meningkat di India selama beberapa tahun terakhir, ketegangan di masyarakat meningkat," kata seorang aktivis hak-hak Hindu, Rahul Easwer.
Ia menilai Jamaah Tabligh bisa menjadi sedikit lebih berhati-hati dalam berkegiatan. Namun, orang-orang tidak menganggap serius pandemi ini sampai Maret karena ada pesan halus dari pemerintah.
"Orang-orang tidak boleh menyebarkan virus Islamofobia pada titik waktu ini karena itu akan kontraproduktif," ujarnya.
Namun, retorika memicu kemarahan di jalan-jalan, ketika beberapa Muslim secara brutal diserang atas tuduhan mereka sengaja menyebarkan virus. Banyak penduduk Hindu menyerukan boikot sosial dan ekonomi terhadap 200 juta komunitas Muslim India.
Namun, kenaikan tajam atas retorika anti-Muslim di India sejak kemenangan pemilihan mutlak Modi pada 2014. Masa jabatan kedua pada Mei tahun lalu mengikuti serangkaian keputusan yang dianggap anti-Muslim.
Pemerintah Modi telah mencabut otonomi daerah mayoritas Muslim yang disengketakan, Kashmir. Pihaknya mengatakan keputusan itu adalah bagian dari pertempuran melawan gerilyawan separatis di sana.
Kebijakan ini juga telah mengkriminalkan perceraian Muslim, yakni memungkinkan seorang pria menceraikan seorang wanita dengan mengulangi kata perceraian tiga kali dalam bahasa Arab (talak). Pemerintah juga melakukan pembangunan sebuah kuil yang diperintahkan oleh pengadilan untuk dewa Hindu, Dewa Ram, di reruntuhan masjid abad pertengahan.
Ketegangan antara mayoritas Hindu dan Muslim telah tinggi sejak Desember. Saat itu pemerintah mengubah undang-undang kewarganegaraan negara dan memberikan kewarganegaraan jalur cepat kepada non-Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika