REPUBLIKA.CO.ID, Medan - Pengurus Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara menegaskan, pihaknya menginginkan seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2020 di Sumut dapat berjalan transparan dan adil.
"Kami inginkan seleksi PPIH di Sumut berjalan transparan, adil dan jujur tanpa ada intervensi dari pihak manapun," kata Plh Ketua Pengurus Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah Sumut, Indra Alamsyah, didampingi Sekretarisnya, H Isma Padli Ardya Pulungan, S Ag, SH, MH dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Jumat (21/2) di Kantor Pengurus Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah Sumut.
Penegasan ini disampaikan menyusul tidak terpilihnya dua kader organisasi Islam itu pada seleksi Tahap II calon PPIH Kloter Tahun 2020. Keduanya adalah Drs H Haris Bahrum Djamil selaku Sekretaris PW Al-Washliyah Sumut dan Nurdin Panjaitan yang juga Ketua PD Al-Wasliyah Simalungun.
Sesuai dengan perjanjian bahwa Kementrian Agama menyertakan petugas PPIH dari unsur ormas Islam, tahun 2020 ini Al-Wasliyah tampaknya tidak kebagian jatah untuk mendampingi jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji itu ke Mekkah.
Terlepas dari skor yang diberikan, yang jelas nama kedua kader itu tidak lulus tahap kedua calon PPIH, dan dipastikan tidak akan bisa mengikuti tahapan berikutnya.
Indra Alamsyah menyebut, tidak lulusnya kedua kader mereka diduga terkait dengan adanya usungan Kakanwil Kemenagsu yang ingin dicalonkan sebagai Ketua PW Al-Washliyah Sumut periode 2020-2025.
Surati Menteri Agama
Menindaklanjuti tidak lolosnya kader Al-Washliyah, PW Al-Washliyah sudah menyurati Menteri Agama RI; Ketua KPK RI;Inspektur Jenderal Kemenag RI; dan Dirjen PHU di Jakarta, pada 19 Februari lalu.
Isi surat yang diteken Plh Ketua Indra Alamsyah SE dan Sekretaris H Isma Padli Ardya Pulungan, S Ag, SH, MH meminta kepada mereka untuk membuka secara transparan seluruh hasil seleksi petugas haji Indonesia di seluruh provinsi dan khususnya Provinsi Sumatera Utara dengan data awal yang mereka lampirkan.
Selanjutnya. meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dan KPK RI untuk mengusut dugaan prilaku koruptif ini.
"Kita minta hasil fit and proper tes (uji kelayakan dan kepatutan) calon PPIH di Sumut dibuka agar jelas dan transparan," jelas Indra Alamsyah.
Ditanya terkait adanya kaitan antara tidak lolosnya kedua kader mereka dengan pencalonan Kakawil Kemenagsu yang dicalonkan sebagai Ketua PW Al-Washliyah Sumut, Indra Alamsyah tidak menampiknya.
"Yang kami ketahui, PD Al-Washliyah belum memberikan dukungan kepada Iwan Zulhami, kemungkinan ada semacam tekanan, begitu agar terkesan dipaksa mendukung Iwan sebagai Ketua," katanya.
Menanggapi hal ini, salah pengurus besar PB Al-Washliyah Affan Rangkuti saat dihubungi melalui sambungan telepon mengingingatkan seluruh Kementrian Agama di Indonesia bahwa Menteri Agama sangat consern terhadap korupsi, haji dan radikalisme.
"Juga penyalahgunaan kekuasaan abuse of power oleh kementrian agama untuk dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya," kata Rangkuti.
"Jadi kita minta diusut segala praktik yang menyimpang sampai ke akar-akarnya. Kita menghendaki penyelenggaraan PPIH berjalan transparan, jujur dan adil," katanya.
Ini dimaksudkan agar ada efek jera ke depannya, dan tidak ingin jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci terkotori oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
PB Al-Washliyah juga mendukung langkah PW Al-Washilyah Sumut untuk menegakkan keadilan. (Siaran Pers)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
