REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebut partai dengan corak Islam Modernis lebih condong bersikap intervensionis terkait pendidikan agama. Sikap intervensionis itu ditunjukkan dengan sikap enggan memisahkan aspek agama dan politik.
PPIM UIN Jakarta melakukan survei kepada 370 anggota dari total 575 anggota DPR RI. Survei pada tiga bulan terakhir di 2019 itu guna mengukur persoalan dalam pendidikan agama.
Hasilnya, responden dari partai-partai Nasionalis memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menunjukkan pandangan netral dalam kebijakan pendidikan agama dibandingkan dengan responden dari partai-partai Islam Modernis.
"Responden dari partai-partai Islam modernis memiliki kecenderungon lebih besar dibandingkan dengon responden dari partai-partai Nasionalis untuk bersikap intervensionis dalam pendidikan agama," ujar Peneliti PPIM UIN Jakarta, Sirojuddin Arif, dalam paparannya di Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).
Adapun yang digolongkan PPIM UIN sebagai Islam modernis di antaranya PAN, PKS, dan PPP. PKB dianggap sebegai partai bercorak Islam Tradisionalis. Sementara yang dianggap partai nasionalis adalah PDIP dan Nasdem. Sementara, yang bergaris nasionalis-religius yakni Demokrat Gerindra dan Golkar.
Dari 370 anggota DPR yang disurvei, 47 persen di antaranya menganggap tidak ada masalah dengan pendidikan agama Islam saat ini. Sementara, 53 persen menganggap ada masalah dalam pendidikan agama dan menilai perlu perbaikan-perbaikan dalam sejumlah aspek. Perbaikan itu diklasifikasi dalam tingkat intervensionis, akomodasionis, dan netral.
Sikap-sikap intervensionis lebih banyak diambil politisi dari partai Islam modernis seperti PAN, PKS, dan PPP dalam pentingnya pendidikan agama. Sikap tersebut misalnya, anggota dewan menilai perlunya pengadaan buku agama, dan pelatihan guru agama.
Sedangkan contoh sikap akomodasionis misalnya penentuan format pendidikan agama, kegiatan doa bersama di sekolah, hingga penyediaan guru agama.
Sementara, sikap netral pada pendidikan agama lebih dipilih partai nasionalis seperti PDIP dan Nasdem. Sikap netral itu misalnya terkait ceramah keagamaan, sosok guru agama ideal, dan perayaan hari besar keagamaan di sekolah.
"Hasil studi ini memberikan gambaran yang lebih jernih tentang peta politik di DPR RI terkait dengan posisi partai politik dan hal yang melandasinya dalam melihat peran negara dalam pendidikan agama," kata Sirojuddin.
Hasil survei ini, lanjut Sirojuddin menunjukkan bahwa, DPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang memegang peranan penting dalam perumusan arah kebijakan pendidikan agama menunjukkan sikap atau posisi yang kurang jelas dalam menyikapi persoalan yang ada.
Menanggapi survei ini, Anggota Komisi VIII (Agama) DPR RI Ace Hasan Syadzilly mengatakan, survei ini menjadi bahan masukan untuk DPR RI.
Dia sepakat, di pemahaman soal keragaman pluralitas, pemahaman dan toleransi ini masalah yang harus diselesaikan dan dimasukkan dalam pendidikan keagamaan.
"Jadi yang ingin saya tegaskan dalam hasil riset ini tentu ini sangat membantu kita komisi VIII untuk mengetahui pandangan relasi agama dari anggota dewan," kata politisi Golkar itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
