REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang hubungan Internasional, KH Muhyiddin Junaidi merespons rencana perdamaian Timur Tengah, khususnya terkait konflik Arab-Israel yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dia menilai kebijakan Trump tentang two state solution atau solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Arab-Isrel tidak adil.
"MUI memandang kebijakan presiden Donald Trump tentang two state solution dalam menyelesaikan konflik Arab-Israel sangat tidak adil dan bias," ujar Kiai Muhyiddin kepada Republika.co.id, Sabtu (1/2).
Kiai Muhyiddin mengatakan, inisiatif Donald Trump tersebut juga dinilai banyak pihak sebagai pemberian cek kosong kepada Israel untuk menganeksasi wilayah lain di Tepi Barat.
Menurut dia, hal ini sesuai ambisi Israel untuk membangun Greater Israel dengan menganeksasi negara-negara tetangganya.
"Kebijakan Donald Trump sudah pasti akan memantik perlawanan baru dari bangsa Arab, khususnya Palestina. Stabilitas kawasan juga akan terganggu di mana pihak pihak yang kontra akan semakin nekad melakukan perlawanan," katanya.
Dia mengatakan, kebijkan Amerika Serikat tentang Yerussalem sebagai ibu kota Isreal yang tak terbagi adalah bentuk pemaksaan kehendak. Menurut dia, hal itu semakin menegaskan kepada masyarakat dunia bahwa AS adalah boneka Israel.
"MUI sepakat dengan masyarakat International termasuk lembaga dunia PBB bahwa tak akan ada perdamain di kawasan tanpa melibatkan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya," jelas Kiai Muhyiddin
Dia meminta kepada Organisasi Konferensi Islam (OKI), Liga Arab dan lembaga dunia lainnya
untuk terus membantu bangsa Palestina mewujudkan kemerdekaan mereka dengan Yerusalem sebagai kotanya.
Trump mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah pada Selasa (28/1) lalu. Dalam rencananya, Trump tetap menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Dia mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat serta Lembah Yordan.
Untuk diketahui, Liga Arab sendiri telah menggelar pertemuan darurat di Kairo, Mesir pada Sabtu (1/2). Mereka akan membahas rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Pertemuan darurat itu diselenggarakan setelah adanya seruan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Dia meminta negara-negara Arab mengambil sikap yang jelas terhadap rencana Trump. Abbas telah menegaskan menolak rencana tersebut.
Dilaporkan laman Aljazirah, Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, mengatakan studi awal menunjukkan kerangka politik rencana Trump mengabaikan hak-hak sah rakyat Palestina di wilayah tersebut.
Menurut dia, respons Palestina akan menjadi kunci dalam membentuk posisi kolektif negara-negara Arab terhadap rencana perdamaian Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
