REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas cakupan bank wakaf mikro. Hal ini disampaikan presiden saat memimpin rapat terbatas tentang pengembangan keuangan inklusif, Selasa (28/1). Bank wakaf mikro diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat yang belum tersentuh fasilitas keuangan formal.
"Lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro, diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan," ujar Jokowi dalam sambutan rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (28/1).
Indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia, ujar Jokowi, masih tercatat sebesar 76,19 persen pada 2019. Meski angka ini mengalami kenaikan dibanding raihan pada 2016, yakni sebesar 67,8 persen, Jokowi optmistis kondisinya bisa lebih baik lagi.
Dibanding negara lain di Asia Tenggara, indeks inklusi keuangan Indonesia juga masih cukup tertinggal. Singapura misalnya, akses masyarakat terhadap fasilitas keuangan formal sudah mencapai 98 persen. Sementara Malaysia sudah mencapai 85 persen dan Thailand menyentuh 82 persen.
"Artinya kita masih di bawah mereka sedikit," jelas Presiden.
Pemerintah mencatat, bank wakaf mikro telah menyalurkan pinjaman tanpa bunga sebesar Rp 34 miliar kepada 25.000 nasabah di seluruh Indonesia. Angka tersebut disalurkan melalui 56 unit bank wakaf mikro yang sudah berdiri di berbagai pondok pesantren di Tanah Air. Sebagai pinjaman awal, nasabah mendapat hak pinjaman sebesar Rp 1 juta.
OJK juga menargetkan untuk membuka 50 unit bank wakaf mikro baru pada 2020. Semakin banyak bank wakaf mikro berdiri, diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan nasional yang saat ini sudah menembus target pemerintah 75 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
