REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyarankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mentransformasikan nilai-nilai Islam khususnya pada bidang hukum dan perundang-undangan, ke dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Upaya ini, menurutnya, harus menjadi perhatian MUI.
Hal itu disampaikan Hamdan saat menjadi pembicara dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Arah Baru Perjuangan Umat Islam Bidang Hukum" di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (10/1). FGD ini merupakan rangkaian kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia VII 2020 pada 26-29 Februari mendatang.
"Dasar negara kita tidak bisa dijauhkan dari Islam, sehingga tugas dari MUI adalah melakukan transformasi ini. Karena seluruh nilai itu sudah ada di dalam Islam, maka tugas MUI mentransformasi nilai-nilai Islam itu ke dalam berbagai aspek kehidupan dan kebangsaan kita," kata dia.
Hamdan mengingatkan, Islam memiliki hubungan yang spesifik dengan negara Indonesia dalam perjalanan sejarahnya. Dia memaparkan, perdebatan awal tentang negara Indonesia muncul dari dua kelompok.
Pertama, kelompok yang menginginkan negara dengan berdasarkan Islam, dan kelompok kedua menginginkan negara berdasarkan kebangsaan.
"Yang pada akhirnya adalah kompromi. Kompromi dengan Ketuhanan Yang Mahaesa dan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam itu. Kompromi kedua adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, dan kompromi ketiga (adalah) menerima untuk kembali kepada UU Dasar 1945 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Piagam Jakarta," tuturnya.
Karena itu, Hamdan menyampaikan, posisi MUI yaitu mewakili kepentingan dan cara pandang umat Islam Indonesia dalam kehidupan berhukum di Indonesia. "Kita harus berangkat dari dasar ideologi negara, dan hubungan Islam dengan negara," ujarnya.
"Negara Indonesia ini adalah negara yang tidak mungkin dipisahkan dan harus mengakui posisi penting dan strategisnya Islam dalam kehidupan bernegara," kata Ketua Umum Syarikat Islam itu.
(umar mukhtar)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
