REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perbaikan madrasah yang terdampak bencana alam termasuk banjir terganjal pendanaan yang belum mencukupi.
"Pada 2020 ini dana untuk sarana prasarana madrasah mengalami penurunan jauh dari tahun lalu yang sebesar Rp 200 miliar, tahun ini hanya Rp 30 miliar untuk seluruh Indonesia. Jauh sekali, ini kondisi riil," kata Direktur Kurikulum Sarana Prasarana Kesiswaan dan Kelembagaaan (KSKK) Madrasah, Ahmad Umar, saat berbincang dengan wartawan di kantornya Jakarta, Selasa (7/1).
Dia mengatakan anggaran yang turun drastis itu memicu Kemenag harus mencari cara agar dapat membantu madrasah-madrasah terdampak banjir dan longsor bisa diperbaiki sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terus berlangsung.
Sejauh ini, Kemenag sudah mendapatkan laporan soal madrasah terdampak bencana alam di sejumlah daerah seperti dari area Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jambi, Bengkulu, dan daerah lainnya kendati baru lewat pesan instan WhatsApp.
"Laporan resmi dari DKI, Banten, Jawa Barat, Jambi dan Bengkulu baru sebatas WA. Soal bantuan, kami belum punya cara untuk membantu gedung madrasah yang rusak," katanya.
Meski begitu, Umar mengatakan kemandirian madrasah sejauh ini membuktikan meski dengan sarana prasarana minimal tetapi kegiatan belajar mengajar dapat berjalan berkat gotong royong masyarakat.
"Ini baru awal tahun. Beberapa sudah melaporkan kondisi kegiatan ajar mengajar. Kami tidak mungkin memberi bantuan. Sedang kami pikirkan solusi untuk membantu baik secara finansial dan hal lainnya," katanya.
Soal kerja sama Kemenag dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan sarana prasarana sebenarnya bisa kembali diterapkan berupa renovasi madrasah.
"Pada 2019, kita bersama dengan Kementerian PUPR, memang hasilnya bagus. Pada 2020 kalau ada dana meluncur akan kita teruskan. Mudah-mudahan ada hal yang bagus. Semoga dana Kementerian PUPR itu bisa membantu yang terkena musibah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
