REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pejabat pariwisata India mengatakan setidaknya ada 200 ribu wisatawan domestik dan internasional yang membatalkan atau menunda perjalanannya ke Taj Mahal dalam dua pekan terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh protes anti-pemerintah terkait UU Kewarganegaraan baru.

"Telah terjadi penurunan 60 persen pengunjung pada Desember tahun inidengan Desember tahun lalu," kata Inspektur yang mengawasi kantor polisi wisata Taj Mahal, Dinesh Kumar, seperti dilansir TRT World, Senin (30/12).

Dia menambahkan, turis masih belum mempercayai keamanan, bahkan cenderung menjauh. Padahal, polisi telah meyakinkan adanya perlindungan.

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Gelombang protes itu semakin menyebar ke beberapa wilayah di India. Alhasil, sebanyak 25 orang meninggal dalam bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa.

Monumen marmer yang berada di Uttar Pradesh, negara bagian utara India menjadi lokasi dengan korban terbanyak. Bentrokan yang masih berlanjut hingga kini juga membuat tujuh negara mengeluarkan peringatan perjalanan ke India.

Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Israel, Singapura, Kanada, dan Taiwan telah mengeluarkan peringatan agar warganya tidak melakukan perjalanan ke wilayah yang terlibat dengan protes India. Sebagai informasi,Taj Mahal, yang terletak di kota Agra, selalu menarik lebih dari 6,5 juta wisatawan setiap tahun. Dalam prosesnya, pendapatan dari biaya masuk bagi wisatawan setidaknya menghasilkan 14 juta dolar AS per tahun dari biaya masuk.

Manajer di beberapa hotel mewah dan wisma di sekitar Taj Mahal mengatakan pembatalan pesanan kerap kali terjadi di menit terakhir jadwal. Hingga kini, akibat demonstrasi yang terus dilakukan anti-pemerintah, setidaknya pertumbuhan ekonomi negara itu melambat menjadi 4,5 persen selain lajunya yang paling lambat dalam enam tahun terakhir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika