REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Islam yang menjadi wadah resmi seluruh habaib di Indonesia, Rabithah Alawiyah mengkritik sikap pemerintah Cina dan Amerika terkait isu penindasan terhadap umat Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, Cina. Ketua Umum Rabithah Alawiyah, Habib Zen Bin Smith menegaskan, pada prinsipnya Rabithah mengutuk segala bentuk kekerasan yang dilakukan manusia kepada manusia lain. Apalagi jika kekerasan itu dilakukan oleh negara.
Karenanya, Rabithah meminta pemerintah Cina agar menunjukkan komitmennya dalam menjaga hak beribadah umat Muslim di Uighur. Rabithah meminta pemerintah Indonesia agar mengambil langkah diplomatik yang diperlukan untuk menjamin nasib muslim Uighur. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Rabithah menilai pemerintah Indonesia punya tanggung jawab moral terkait nasib muslim di berbagai wilayah, termasuk Uighur atau Palestina.
"Rabithah Alawiyah menyatakan mengutuk keras segala tindakan penekanan hak asasi manusia dan meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah diplomatik yang diperlukan bagi penyelamatan kelompok muslim di Uighur," ujar Habib Zen dalam keterangan pers resminya yang diterima Republika.co.id, Kamis (24/12).
Dalam kesempatan itu, Habib Zen juga mengkritisi pemerintah Cina yang terkesan tertutup dalam memberi akses informasi pada dunia internasional terkait nasib muslim Uighur. Rabithah meminta pemerintah Cina agar transparan memberikan informasi soal nasib Uighur. Ini guna mencegah dimanfaatkannya isu ini untuk kepentingan politis negara tertentu.
Terkait hal itu, Rabithah juga mengkritisi sikap inkonsisten pemerintah Amerika yang nampak begitu vokal atas isu Uighur di Cina, namun mendukung aksi zionisme Israel yang telah menewaskan banyak nyawa muslim Palestina. Menurutnya, sikap inkonsisten ini perlu dikritisi secara serius. Karenanya, Rabithah mempertanyakan motif Amerika dalam menyuarakan nasib muslim di sejumlah negara. "Kami tidak ingin isu soal nasib umat muslim ini justru dimanfaatkan sebagai komiditas politik negara tertentu," kata Habib Zen.
Sesuai dengan semangat Mukaddimah UUD 1945, kata Habib Zen, menyatakan komitmen Indonesia membela kemerdekaan sebagai adalah hak mendasar manusia. Atas amanat konstitusi itu maka sudah selayaknya Pemerintah Indonesia mengenyampingkan pertimbangan politik, bisnis, atau ekonomi dalam merespons kasus kemanusiaan.
"Kita (bangsa Indonesia) mesti mendahulukan komitmen bangsa ini ketika meraih kemerdekaan tahun 1945 untuk memperjuangkan terwujudnya kemerdekaan hidup dan damai dimuka bumi ini melalui diplomasi yang bebas dan aktif," kata Habib Zen.
Rabithah Alawiyah pun mendukung pernyataan Wakil Presiden Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin beberapa waktu yang lalu yang meminta Cina terbuka kepada dunia soal Uighur. Menurut Habib Zen, adalah sebuah kesalahan jika mengartikan bahwa masalah tersebut adalah semata masalah dalam negeri Cina. "Masalah kemanusiaan harus dilandasi motif kemanusiaan pula bukan atas dasar pertimbangan politis dan ekonomi. Karenanya Rabithah mendukung apa yang disampaikan Wapres soal isu Uighur yang mana pemerintah Cina harus terbuka," ujar Habib Zen.
Kepada kaum Muslimin di Indonesia, DPP Rabithah Alawiyah menghimbau untuk turut mendorong serta mendukung peran serta Pemerintah RI yang aktif dalam memperjuangkan nasib muslim di sejumlah negara. "Juga untuk berdoa, membacakan qunut nazilah serta bermunajat kepada Allah SWT, agar saudara-saudara kita sesama Muslim entah di Uighur, Palestina, Rohingya, atau wilayah lain agar segera terbebas dari penindasan yang mereka alami saat ini," kata Habib Zen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
