REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa sikap Muhammadiyah terhadap hak asasi manusia (HAM) akan tetap sama. Yakni mementang segala bentuk pelanggaran HAM.
Hal tersebut disampaikan Mu'ti untuk merespon tuduhan yang mengatakan Muhammadiyah melemah terhadap kasus Uighur karena difasilitasi Pemerintah Cina.
Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah menentang keras segala bentuk pelanggaran HAM oleh siapapun, kepada siapapun dan di manapun. Tidak terkecuali oleh Cina, Arab Saudi, Israel dan lain sebagainya. Termasuk jika terbukti ada pelanggaran HAM oleh Cina, Arab Saudi, Israel, Myanmar, dan sebagainya.
"Muhammadiyah independen dan tidak bisa didikte oleh pihak manapun apalagi pihak asing," kata Mu'ti kepada Republika, Jumat (13/12).
Ia menyampaikan, Muhammadiyah tidak akan bersikap tanpa bukti-bukti yang kuat. Dalam menyampaikan pendapatnya, Muhammadiyah senantiasa mendasarkan pada data yang kuat dan tidak hendak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
