Rabu 11 Dec 2019 13:55 WIB

Menteri Banglades: Madrasah tak Terkait Kelompok Militan

Menteri Bangladesh menyebut Islam tak terkait terorisme.

Rep: Febryan A/ Red: Muhammad Hafil
Madrasah tak terkait kelompok militan. Foto: Anak-anak pengungsi membaca Quran di salah satu madrasah di kamp pengungsian Kutupalong, Bangladesh (ilustrasi).
Foto: Altaf Qadri/AP
Madrasah tak terkait kelompok militan. Foto: Anak-anak pengungsi membaca Quran di salah satu madrasah di kamp pengungsian Kutupalong, Bangladesh (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,DHAKA -- Menteri Dalam Negeri Banglades, Asaduzzaman Khan Kamal, mengatakan, agama Islam tak akan membiarkan terorisme dan aksi militan terjadi. Sebab, agama Islam tak mengajarkan tindakan-tindakan menggunakan kekerasan semacam itu.

Kamal mengatakan, sekolah madrasah tidak terlihat dengan kemunculan kelompok militan. Sebab, tidak ada tempat dalam Islam bagi aksi-aksi yang menggunakan kekerasan.

Baca Juga

"Orang-orang yang cinta damai di negara ini tidak pernah menyukai militansi. Ini tidak bisa diterima bahwa militansi dan terorisme akan ada di negara yang damai ini," kata Kamal saat upacara penutupan Konferensi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan 2019 di Bashundhara International Convention Hall, Banglades, Selasa (10/12).

Lebih lanjut, Kamal mengakui bahwa terdapat sejumlah serangan kelompok militan di negaranya. Namun, rakyat Banglades mengutuk kejadian itu.

Kamal menengaskan, tak ada ruang bagi kelompok militan ataupun teroris di Banglades. “Kita harus melibatkan anak-anak kita dalam kegiatan kesejahteraan, sehingga mereka tidak terlibat dalam kegiatan ekstremisme dan kekerasan,” kata Kamal seperti dikutip dari bssnews.net, Rabu (11/12).

Dia juga mengajak semua masyarakat agar tak mudah mempercayai konten-konten di internet. "Kita harus menggunakan kecerdasan dan pengetahuan kita untuk memastikan konten internet mana yang bisa dipercaya," tambahnya.

Banglades, kata dia, adalah panutan dunia dalam hal membasmi militansi. Sebab, Banglades berhasil mengendalikan militansi berkat kebijakan nol toleransi yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina.

"Badan-badan penegak hukum kami bekerja secara terkoordinasi untuk mengekang ekstremisme dan militansi," kata Kamal.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement