Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Soal PMA Majelis Taklim, MUI Sumbar: Kayak tak Ada Kerjaan

Rabu 04 Dec 2019 16:23 WIB

Rep: Febrian Fachri / Red: Nashih Nashrullah

MUI Sumatra Barat menilai PMA Majelis Taklim bentuk ketakutan berlebihan. Foto Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal

MUI Sumatra Barat menilai PMA Majelis Taklim bentuk ketakutan berlebihan. Foto Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal

Foto: Republika/Febrian Fachri
MUI Sumbar menilai PMA Majelis Taklim tak urgen dan bukan prioritas.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG- Ketua Majelis Ulama (MUI) Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar, angkat bicara menyikapi Peraturan Menteri Agama tentang Majelis Taklim.  

Baca Juga

Menurut Buya Gusrizal, pemerintah seperti tidak ada pekerjaan lain sehingga menganggap penting untuk mengatur majelis taklim yang sudah lama eksis dan tidak mengganggu siapapun. 

"Kayak enggak ada kerjaan lain saja. Sesuatu yang sudah berjalan, sudah eksis seperti majelis taklim mengapa harus dibuat aturan. Aturan dibuat kan kalau ada masalah. Sekarang masalah majelis taklim itu apa, di mana letak salahnya," kata Buya Gusrizal di Kantor Pewakilan Bank Indonesia Sumatra Barat di Kota Padang, Rabu (4/12).  

Buya Gusrizal melihat pemerintah terkesan 'ketakutan' karena hal-hal yang tidak nyata dan urgen untuk dibahas. Andai pemerintah merasa ada masalah dengan majelis taklim sebaiknya kata didudukkan secara bersama-sama untuk mencari tahu dimana letak masalahnya. 

Namun yang terjadi, menurut Buya Gusrizal, tanpa tedeng aling-aling pemerintah menetapkan peraturan tentang majelis taklim. "Jangan diambil satu sampel terus semua dipukul rata," ujar Buya Gusrizal. 

Buya Gusrizal meminta pemerintah menciptakan suasana negara yang tenang. Dengan mengeluarkan aturan yang terkesan mendiskriminasi umat Islam justru membuat suasana bangsa menjadi keruh dan saling curiga.

Selain itu, kata Buya Gusrizal, pemerintah jangan hanya memandang suatu persoalan dari satu sudut pandang saja. Sebab Indonesia merupakan negara kesatuan yang berisi beragam perbedaan. "Indonesia bukan negara kelompok tertentu saja. Jangan pakai standar sendiri untuk menilai orang-orang yang berbeda pandangan," kata Buya Gusrizal menambahkan. 

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA