REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA – Sekitar 500 pondok pesantren (ponpes) dari wilayah Jawa Barat (Jabar) berkumpul di Pesantren Idrisiyyah, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (12/11). Di tempat itu, perwakilan masing-masing pesantren sepakat membentuk serikat ekonomi pesantren.
Inisiator Serikat Ekonomi Pesantren, Ahmad Tazakka Bonanza, mengatakan, pembentukan serikat itu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi pesantren. Artinya, pesatren yang belum memiliki kegiatan usaha akan dibina untuk dapat membentuk koperasi untuk menjalankan usaha mereka.
"Jadi pesantren yang belum punya usaha juga bisa menginisiasi kegiatan usaha, setelah itu kita buatkan kelembagaannya, lalu bantu permodalan, manajemen, pemasarannya juga," kata dia, Selasa (12/11).
Melalui serikat ini, Ahmad menambahkan, pesantren dapat mengembangkan ekonominya secara beriringan. Bukan hanya pesantren besar yang semakin maju, melainkan juga pesantren kecil.
Dia mengatakan, serikatnya tidak akan hanya berpangku tangan menunggu bantuan pemerintah. Lebih dari itu, pengurus akan mengelola serikat secara profesional. "Kita cari dana dari pihak ketiga. Tapi tentu bantuan dari pemerintah akan kita akses," ujar dia.
Dia menargetkan, serikat itu akan memiliki anggota hingga 1.000 pesantren di Jabar. "Kita akan data 1.000-an pesantren untuk dimasukkan di Jabar," kata dia.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (UKM), Prof Rully Indrawan, mengapresiasi pembentukan Serikat Ekonomi Pesantren.
Menurut dia, pesantren merupakan komunitas yang lebih dari sekadar mendidik para santri. Lebih dari itu, pesantren juga memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi, khususnya di daerah.
Karena itu, lanjut dia, perlu diciptakan kelompok bisnis dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk apapun dalam lingkungan pesantren. Dengan jaringan antarpesantren, kelompok bisnis satu bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan dengan usaha dari pesantren.
Menurut dia, kolaborasi itu sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis modern. Saat ini, dia menilai, tidak ada satu kelompok, komunitas, atau bahkan perusahaan yang bisa bergerak sendiri.
Kelompok harus menjadi bagian terintegrasi dari sisi produksi, pemasaran, maupun pengembangan sumber daya manusia, dengan kelompok lainnya.
Dalam bentuk serikat, satu pesantren dengan pesantren lainnya dapat berkolaborasi, sehingga bisa memghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.
"Kami dari kementerian akan terus mendukung kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan kewirausahaan. Kita akan arahkan mereka membentuk koperasi agar memiliki daya saing yang lebih baik," kata dia.
Rully mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM akan terus membangun ekosistem kerja sama antarkelompok seperti Serikat Ekonomi Pesantren. Dengan begitu, tujuan akhir untuk terbangun ekonomi masyarakat, di mana masyarakat menjadi pelaku ekonomi nasional dapat tercapai.
Selain itu, dengan kerja sama juga akan terjadi pemerataan pendapatan nasional melalui kelompok-kelompok usaha kecil. Dampaknya, akan tercipta lapangan kerja yang luas. "Jadi nanti orang tak perlu lagi mencari kerja ke kota karena di daerah masing-masing bisa menciptakan lapangan kerja," kata dia.
Rully mengatakan, kerja sama antarpesantren serupa Serikat Ekonomi Pesntren bukan merupakan yang pertama kali dilakukan. Di daerah lain seperti Jawa Timur dan Yogyakarta, hal serupa sudah banyak dibentuk. Namun di Jabar, menurut dia, Serikat Ekonomi Pesantren merupakan yang pertama dilakukan.
"Kita akan dampingi terus dengan pelatihan, kebutuhan pembiayaan, pemasaran, termasuk kita kaitkan dengan koperasi besar agar mereka dapat jadi pendamping," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
