REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG— Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, berharap peran para santri dalam memajukan bangsa dan negara. Menurut Kiai Ma'ruf, para santri sangat berpeluang besar menjadi pemimpin negara.
Karena itu, saat bersilaturahim dengan para kiai dan santri di Asrama Perguruan Islam Pesantren Tegalrejo, Magelang, Ma'ruf mendorong para santri terus berinovasi
"Santri itu bisa jadi apa saja, jadi bupati siap, banyak yang jadi bupati, wakil gubernur Jawa Tengah santri juga, (gubernur) Jawa Timur malah santriwati, menteri juga, bisa jadi wapres, bisa juga jadi presiden," ujar Ma'ruf di Pesantren Tegal rejo, Magelang, Kamis (7/11).
Ma'ruf juga menginginkan ada santri bisa menjadi presiden. Hal ini, menurut dia, akan mengulang sejarah, saat presiden berasal dari kalangan santri yakni Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Lah Gus Dur itu kan santri, santri Tegalrejo lagi, jadi kalau ada nanti santri Tegalrejo jadi presiden, itu hanya mengulang sejarah saja itu, insya Allah," kata Ma'ruf.
Karena itu, dia berharap para santri menyiapkan diri nya untuk menjadi santri yang mumpuni. Menurut Ketua Umum Majelis Ulama indonesia (MUI) itu, santri era milenial dituntut bisa mengikuti perkembangan teknologi digital untuk menghadapi tantangan kedepan.
"Kalau saya ini santri zaman old, santri seadanya bisa juga jadi wakil presiden, ke depan santri zaman now, persiapannya harus jadi santri digital," ujar Ma'ruf.
Menurutnya, santri selain dipersiapkan ahli dalam bidang keagamaan, tetapi juga memiliki keahlian di bidang ilmu umum lainnya. Dengan begitu, peran santri tidak hanya sebagai tokoh agama tetapi juga agen perubahan.
"Bisa entrepreneur dan ekonomi, jadi nanti jadi tokoh tokoh perubahan, perbaikan, agen perubahan kedepan itu dibutuhkan berbagai keilmuan yang dituntut," katanya.
"Saya yakin kalau dengan persiapan seadanya kita bisa tampil di forum-forum kenegaraan, jadi wapres, presiden, kita optimis ke depan santri akan punya peran lebih besar di dalam negara Republik Indonesia," ujar Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika