Kamis 24 Oct 2019 23:07 WIB

ICMI Ingatkan Tugas Menteri Agama tak Cuma Radikalisme

ICMI meminta penanganan radikalisme tidak malah kontraproduktif.

Rep: Fuji E Permana / Red: Nashih Nashrullah
Ketua Umum ICMI, Prof Jimly Ashiddiqie di Kantor MUI Pusat, Senin (1/4).
Foto: Republika/Fuji Eka Permana
Ketua Umum ICMI, Prof Jimly Ashiddiqie di Kantor MUI Pusat, Senin (1/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengingatkan tugas menteri agama (menag) bukan hanya untuk mengurusi radikalisme. Sebab sudah banyak lembaga yang menangani radikalisme.

Ketua Umum ICMI, Prof Jimly Asshiddiqie, mengingatkan menag bekerja untuk melayani negara. Mengurus administrasi pelayanan keagamaan dan harus melayani semua agama-agama dengan adil. Menag juga harus memastikan semakin tinggi kualitas keberagamaan semua umat beragama yang ada di Indonesia. 

Baca Juga

"Semakin tinggi kualitas keberagamaan umat maka semakin tinggi juga kualitas dan integritas warga negara Indonesia," kata Prof Jimly kepada Republika.co.id di acara Dialektika ICMI bertema 'Perlukah GBHN Dihidupkan Kembali' di Gedung Ir H M Suseno, Kamis (24/10).

Ia mengingatkan, Negara Indonesia punya kepentingan supaya semua warga negaranya akrab dan taat beragama sesuai agamanya masing-masing. Sebab bila umat semakin taat beragama, maka kualitas dan integritas umat akan semakin baik.

Dengan semakin baiknya kualitas dan integritas umat beragama, kalau bisa membuat koruptor dan penipu semakin berkurang. Karena fungsi agama telah berfungsi dengan baik. "Jangan agamanya semarak, rumah ibadah penuh tapi penjara penuh juga," ujarnya.  

Prof Jimly juga menyarankan agar menteri-menteri di kabinet Indonesia maju segera melakukan komunikasi internal dan eksternal. Menag juga disarankan segera melakukan komunikasi dengan pihak eksternal atau konstituen.

"Menteri agama saya anjurkan setelah komunikasi internal, harus segera berhubungan dengan lintas agama, dengan ormas-ormas keagamaan," katanya.

Ia menyampaikan, komunikasi eksternal perlu dilakukan menag untuk meyakinkan publik bahwa dirinya orang yang tepat untuk memimpin Kementerian Agama (Kemenag). Apalagi banyak ormas Islam yang banyak jasanya tapi kadernya tidak mendapatkan kursi menag.

Jimly mengajak semua pihak untuk bersabar dan menghormati keputusan presiden memilih menteri-menterinya termasuk menag. Siapa tahu pilihan presiden tepat tapi bisa juga pilihannya tidak tepat dan kontra produktif hingga membuat kegaduhan.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement