Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika
‘’Singkap daun temukan buah,’’ ungkapan ini di katakan anggota Masyumi, Buya Hamka, kepada PKI dalam Sidang Badan Konsituante yang kala itu berdebat soal kembali ke Undang-Undang Dasar negara di tahun pascapemilu 1955.
Masyumi kala itu memang mencurigai habis-habisan PKI yang mengakui Pancasila dan dipandangnya hanya sebagai mantel untuk menjalankan ideologinya. ‘’Harus menyingkap dahan utuk temukan buah’ itu bernada satiris mengkritik topeng Aidit dkk yang sebenarnya ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Pengakuan kepada Pancasila dianggap hanya kamuflase saja.
Begitu pula sebaliknya dengan PKI tetap mencurigai Masyumi sebagai ‘Sarekat Hijau’ sebagai pelanjut DII/TII. PKI tetap menuding Masyumi akan menjadikan negara Islam meski mengaku bila dirinya mendukung Pancasila.
Ya, perdebatan sidang Badan Konstituante kala itu sangat panas. Sidang terbelah dalam tiga blok, yakni mereka yang pro negara Pancasila seperti PNI, PKI, Parkindo, PSI (ada 24 partai), Pro negara Islam seperti Masyumi, NU, PSII, Perti (ada 8 partai), dan Pro negara Sosialis, yakni Partai Buruh, Murba, dan Acoma.
Nah, karena terbagi dalam tiga blok besar, jelas suasana riuh rendah. Tapi anehnya tak ada caci maki, hujatan, bahkan kutukan yang keluar dari mulut para politisi. Mereka berargumentasi dan berdebat dengan penuh kata manis. Budayawan dan mantan politisi Ridwan Saidi menyebutkan para anggota Badan Konstituante bermain logika, majas, dan kiasan atas basis argumen yang mereka kuasai.
’’Mereka kutip Shakespeare, Goethe, dan berbagai pemikiran dunia dan sastra sebagai jejak argumennya. Ini beda jauh dengan politisi sekarang yang malah sibuk menyitir lagu dangdut dalam berdebat, Istilahnya berbeda kelas-lah,’’ kata Ridwan Saidi dalam sebuah perbincangan di talks show televisi.
Hebatnya lagi, kata Ridwan setelah ‘bertikam kata dan menarik urat leher’ dalam berdebat, sewaktu sidang di ‘break’ untuk istirahat, semuanya ngobrol santai di warung. Aidit dan para pemimpin Masyumi minum kopi bersama.
Bahkan, sewaktu sore Natsir dan Aidit berboncengan sepeda pulang ke rumah karena kediaman mereka di Menteng berdekatan. ’’Saya punya fotonya kala mereka minum kopi bersama setelah sidang konstituante di break,’’ lanjut Ridwan.
Kalau mau mundur lagi, hal serupa juga terjadi dalam rapat BPUPKI. Kala itu kelompok Islam Ki Bagus, KH Hasyim Ashari, KH Sanusi yang masuk dalam kelompok kubu negara Islam berdebat keras dengan kelompok pro nasionalis (sekuler) yang dipelopori Soekarno dan Soepomo. Saking serunya sidang sempat akan mencapai jalan buntu.
Tapi kelompok Islam melalui KH Sanusi mengajukan saran agar sidang di jeda untuk mencari kompromi. Kebetulan hari sudah memasuki Maghrib.
Kubu Islam sudah meminta voting, Soekarno kebingungan karena mengancam pembelahan bangsa bila pemungutan suara pada soal dasar negara terjadi. Akibatnya, Radjiman Widyodiningrat selaku pemimpin sidang mau tidak mau men-skor sidang.
Nah, setelah sidang di jeda, selama semalam Soekarno ‘muter-muter’ melobi masing-masing pihak akhirnya keluar kompromi lewat Piagam Jakarta 22 Juni itu. Sayangnya kemudian kompromi ditiadakan melalui rapat pengesahan konsitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945.
Ini pun akhirnya bisa mulus hasilnya setelah Ki Bagus Hadikusumo dengan lapang setuju mengapus tujuh kata dalam piagam Jakarta dan pihak seterunya mau mengalah dengan memperbaiki kata ‘Ketuhanan’ yang ada pada sila kelima dan kemudian menempatkan rumusan baru, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ sebagai sila pertama dari Pancasila.
Benar, debat ternyata bisa berakhir manis. Tapi juga kemudian pada periode lain memang kadang juga menjadi hal yang ‘banal’ juga. Perdebatan bahkan menjadi ajang saling ejek dan gebukan tinju. Contohnya dalam debat yang diikuti H Misbach dari Solo dalam rapat Sarekat Islam pada dekade sebelumnya, juga terjadi saling ejek dan berakahir dengan perpecahan.
Meski begitu, di masa awal pergerakan nasional, ada juga debat yang manis ketika Agus Salim membalas ejekan para kaum muda yang terpengaruh kaum ‘kiri’ ketika hendak berpidato. Bukan isi pidato atau kata-katanya yang diejek, tapi sudah membuli gaya tampilannya yang berjenggot. Salim ketika mau naik panggung diteriaki audiens kayak seekor kambing karena berjanggut dengan teriakan ‘mbek, mbek. mbek.’’
Tapi bukan Salim kalau tak cerdas membalikkan keadaan. Tahu dirinya diejek, maka ketika dia mengawali pidato dia meminta agar hewan dan manusia dipisahkan dalam arena sidang yang mulai ini.
’’Saya sekarang sudah bisa bicara dengan bahasa binatang. Maka tolong para kambing ke luar dulu sebab saya akan bicara dengan manusia. Nanti setelah itu giliran para kambing masuk, dan nanti aku akan bicara dengannya dengan bahasa yang sama,’’ sindir Salim dari atas podium. Dan setelah disindir Salim mereka yang menerakinya pun membisu dan mulutnya terkunci rapat karena malu. Syahrir muda saat itu tertawa melihatnya.
Nah, era saling sindir dan tikam kata juga terjadi pada ajang Pemilu 1955. Bahkan saking panasnya seringkali banyak yang tak tahan dan membuat kelakuan para pendukungnya tak terkontrol. Ini terjadi pada Aidit saat kampanye di tahun 1955 di sebuah kota di Jawa Timur. Di depan masa yang menyesaki alun-alun kota dia lantang menyebut bila seteru beratnya, yakni Masyumi, hanya menjual agama dan kavling di surga. ’’Kalau perkara Islami, PKI lebih Islami dari Masyumi,’’ katanya.
Tentu saja, kata-kata Aidit itu membuat marah pendukung Masyumi yang kala itu juga hadir dalam kampanye. Mereka langsung menyerbu ke atas panggung, merangsek dan hendak memukuli Aidit. Untunglah Aidit berhasil diselamatkan oleh Ketua Pengurus Wilayah Masyumi Jawa Timur. Alhasil, dia selamat meski sempat pucat pasi dan gemetaran.
Dan bukan kali itu saja Aidit membuat agitasi yang memicu kemarahan umat Islam. Pada hari ulang tahun PKI di Senayan pada pertengahan tahun 1960-an, dia juga membuat keributan baru. Meski tidak ada makian tapi dia memakai istilah yang ‘kurang ajar’. ’’Kalau para Pemuda Rakyat tak bisa membubarkan HMI maka lebih baik pakai sarung saja,’’ kata Aidit.
Tentu saja, pidato ini membuat para aktvisi Islam —apalagi HMI — berjaga-jaga. Ketua Umum HMI saat itu, Sulastomo, menyebutkan sebagai hari-hari yang panjang. Penuh agitasi dan ancaman konflik. Saking panasnya suasana, panggung Koes Plus pun diserbu sekelompok Remuda Rakyat untuk dibubarkan. Para musisi keluarga Koeswoyo pun mendekam dalam penjara glodok karena dituduh anti revolusi.
Tapi semua itu pun masih lumayan, sebab para tokoh berbicara masih menggunakan majas dan perlambang sehingga tak terlalu vulgar. Contohnya ya terjadi pada isi pidato Soekarno pada malam 1 Oktober (atau beberapa jam sebelum pukul 4 malam, pada 1 oktober 1965. Salah satu saksinya adalah wartawan senior Alwi Shahab yang saat itu meliput peringatan hari insinyur yang dihadiri Soekarno itu).
‘’Saya ingat betul, saat itu sekitar pukul 09.00 malam. Presiden Soekarno berpidato di Senayan di depan para insinyur. Uniknya, dia berpidato bukan soal insinyur tapi soal episode Baghawat Gita dalam Mahabarata. Dia berbicara soal kewajiban manusia yang tak perlu ragu untuk berkorban atau menjalankan dharma-nya. Bahkan, semua musuh harus dihadapi meski dia saudaranya sendiri. Nah, setelah pidato Soekarno pulang ke Wisma Yaso dan esok paginya penculikan serta gerakan 30 SPKI meledak,’’ kata Ali Shahab dalam sebuah perbincangan.
Maka bila sekarang riuh terkait soal cara berdebat seorang politisi seperti Arteria Dahlan, dengan salah satu kemenakan Agus Salim, yakni Emil Salim, janganlah terlalu heran. Sebab, dari dahulu debat yang penuh emosi dan dangkal sudah terjadi. Bedanya pada zaman-zaman pergerakan kebangsaan dan awal kemerdekaan tak semua orang bisa nonton karena belum ada media televisi. Kini semua orang bisa komentar karena mudah dilihat publik.
Lagi pula memang wajar kalau ada yang emosi. Dan kalau sekarang ada pelarangan diskusi atau pidato seperti yang kini terjadi pada sosok Ustaz Abdul Somad (UAS) juga juga ‘ojo gumunan’ (jangan heran). Ini karena dari zaman dahulu pun sudah ada. Bahkan, dalam masa penjajahan mereka bisa ditangkap dan dijebloskan penjara meski lewat pengadilan.
Nah, pertanyaan terakhirnya apakah masih mau terus diulang cara penjajahan ketika melarang orang berpendapat atau berpidato? Apalagi belum ada forum pengadilan yang menjatuhkan hukuman bila UAS tak boleh bicara. Dan celakanya lagi pelarangan itu ada di dalam arena kampus di mana lazimnya semua hal dan pendapat bisa dikemukakan dengan bebas.
Untuk soal ini pasti semua masih ingat suasana zaman Orde Baru di mana banyak orang yang mau berceramah agama tiba-tiba dilarang naik mimbar. Tiba-tiba saja ada sekelompok petugas keamanan (kala itu tentara/polisi/babinsa) yang tiba-tiba menyuruh seorang kiai atau dai turun dari mimbar meski hanya berceramah di sebuah acara pernikahan.
Apa di zaman Ode Lama tidak ada seperti itu? Jawabnya ya juga ada. Semuanya pun masih ingat saat Buya Hamka ditangkap seusai memberikan ceramah perkawinan seseorang di Banten dengan tuduhan melakukan rapat subversi. Uniknya Buya Hamka dimasukkan penjara tanpa perlu diadili, dan dilepaskan dari penjara juga tanpa melalui putusan pengadilan, atau alias keputusan politik karena adanya pergantian rezim.
Nah, berbagai pertanyaan masih bisa diajukan. Tapi sudahlah karena debat sejak zaman Agus Salim, Natsir, Aidit, Buya Hamka, hingga Arteria Dahlan dan Ustaz Abdul Somad, semua hal bisa terjadi.
Maka jagalah lidah sebab itu bisa membuat pahit getir nasib seluruh badan. Apalagi bila dikaitkan dengan soal politik kekuasaan, semua bisa jadi runyam.
Jadi tak usah heran kalau di institusi seperti universitas yang mempunyai hak 'kebebasan mimbar atau akademik' kini terjadi pelarangan bicara. Anggaplah apa yang dikatakan filsuf Yunani, Voltaire: "Bisa jadi saya berbeda pendapat dengan Tuan. Tapi saya akan membela sampai mati hak Tuan untuk menyampaikan pendapat'', menjadi hal yang hanya terjadi di zaman dongeng anak-anak 'Putri Salju' HC Andersen.
Maka, sekali lagi tak usah heran. ''Ojo gumunan nggih?"
Ikuti Whatsapp Channel Republika