REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan ormas Islam wajib berjuang untuk kedaulatan pangan. Hal ini penting karena Indonesia kerap dikatakan sebagai negeri yang subur. Namun, sampai saat ini segalanya masih impor, khususnya kebutuhan pangan.
Karena itu, menurut dia, untuk mewujudkan kedaulatan pangan tentu tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah saja, tapi juga butuh peran dari masyarakat. Karena itu, dia mendorong ormas Islam mendukung Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) yang telah dicanangkan Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024, KH Ma’ruf Amin bersama Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI pada Sabtu (21/9) kemarin.
"Kami mendorong ormas Islam untuk mendukung itu. Bahkan istilahnya ini wajib hukumnya bagi kita sebagai bangsa untuk berjuang bagi tegaknya kedaulatan pangan," ujar Anwar saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (22/9).
Dia menjelaskan, gerakan ini dicanangkan karena sampai saat ini kebutuhan pangan Indonesia masih impor, seperti beras, kedelai, bawang, termasuk daging sapi dan kambing. Karena itu, menurut dia, kedepannya pemerintah dan masyarakat harus berusaha agar bidang pangan bisa mandiri.
Menurut dia, dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan yang sudah dicanangkan itu, MUI akan membuat program-program dan akan memberikan kesadaran kepada masyarakat. "Kita akan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kita hari ke hari, dari tahun ke tahun kita tidak semakin mandiri, tapi semakin tergantung dengan impor," ucapnya.
Direktur PINBAS MUI, Azrul Tanjung, menjelaskan GNKP itu lahir dari keprihatinan atas neraca perdagangan ekspor impor komoditas pangan pada semester pertama 2019.
Ekspor dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 14,9 ribu ton, senilai Rp 171 miliar, sedangkan nilai impor tanaman pangan dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 8 juta ton senilai Rp 35,5 triliun.
Jika dihitung secara matematis nilai ekspor tidak mencapai 1 persen dari nilai impor pangan. Kebutuhan pangan yaitu mencapai hampir 100 persen masih dicukupi oleh komoditi pangan negara lain.
"Padahal, dalam wacana Arus Baru Ekonomi Indonesia yang diusung Kiai Ma’ruf Amin pertumbuhan ekonomi tidak sekadar mencapai //equality,// melainkan keadilan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan agar memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup yang adil," kata Azrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
