Selasa 13 Aug 2019 17:23 WIB

DMI Kerja Sama dengan Kemenkes Cegah Stunting di Sultar

Kerja sama dalam bentuk lokarya ini dilakukan di tiga Kabupaten di Sultra.

Rep: Ali Yusuf/ Red: Gita Amanda
Pemerintah Indonesia optimistis dapat menurunkan angka stunting hingga di bawah 20 persen pada 2024.
Foto: Istimewa
Pemerintah Indonesia optimistis dapat menurunkan angka stunting hingga di bawah 20 persen pada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Masjid Indonesia (DMI) melakukan kerja sama kemitraan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) terkait pencegahan stunting berbasis masjid. Kerja sama dalam bentuk lokarya ini dilakukan di tiga Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Kerja sama kemitraan DMI dengan Dit Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas di Kendari 7-9 Agustus 2019 untuk Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Buton Sel," kata Ketua Departemen Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan PP DMI Abidinsyah Siregar, melalui keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Selasa (13/8).

Baca Juga

Abidinsyah menuturkan, acara lokakarya ini dilakukan untuk melakukan pendalaman dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan olah raga bersama setelah selesai agenda. Stunting, kata Abidinsyah, merupakan masalah kesehatan di Sultra.

"Melalui lokakarya, peserta mendapat informasi sahih bahwa stunting bukan karena keturunan, bukan kutukan dan bisa dicegah," kata Abidinsyah.

Abidinsyah menyampaikan, bahwa stunting merupakan, kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi yang berlangsung lama, sejak balita itu masih berada dalam kandungan ibu pada masa kehamilan. "Kelak anak bertubuh pendek atau kerdil dibanding anak sehat," katanya.

Keadaan itu, kata dia, akan terlihat setelah anak berusia dua tahun. Saat ini ada sekitar 9 juta anak Indonesia terkena stunting. Atau 1 dari 3 anak Indonesia. "Dan 4 dari 10 anak, tidak pernah datang ke Posyandu," katanya.

Abidinsyah memastikan, masyarakat sekitar masjid maupun jamaahnya penting mengenal penyebab stunting seperti anemia ibu saat hamil, kurangnya konsumsi makanan bergizi seimbang, akses air bersih, dan pemanfaatan kunjungan pemeriksaan kepada bidan 4 kali selama kehamilan (4K).

"Disamping itu masyarakat juga perlu mengetahui banyak kasus terjadi karena pernikahan dini," katanya.

Abidinsyah berharap, melalui kerja sama DMI dan Kemenkes RI para kader masjid, dapat bekerja sama dengan Puskesmas, bidan desa serta penyuluh Keluarga Berencana (KB), untuk bersama-sama meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi. "Serta cepat melaporkan jika menemukan ibu hamil yang belum mendapat pelayanan bidan dan posyandu," katanya.

Melalui kerja sama ini berharap, semua pihak terutama peserta lokakarya dapat mencegah stunting, mulai dari kehidupan keluarga dan masjid. "Stop stunting sekarang juga, mulai dari rumah kita, dari keluarga kita dan lingkungan masjid," katanya.

Abidinsyah mengatakan, lokakarya ini diikuti 50 peserta, dibuka oleh Prof Fachmi Idris selaku Korbid I PP DMI dan sambutan oleh Wakil Gub Sultra yang juga Ketua DMI Prov Sultra. Acara diisi dengan Pemateri dari Kemenkes Intan, Dinkes, tim PP DMI dan Ketua Departemen Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan PP DMI Abidinsyah Siregar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement