Oleh: Kamran Dikarma dan Lintar Satria, Jurnalis Republika
Di markas PBB di New York, beberapa hari terakhir ini kalangan diplomat dari berbagai negara yang bertugas di sana mengungkapkan episode kelam yang berikutnya bagi nasib bangsa Palestina. Mereka tahu dan paham bila Amerika Serikat (AS) telah menggagalkan upaya sejumlah negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengeluarkan teguran resmi kepada Israel.
Isi teguran itu, bagi Amerika memang sangat sensitif sebab terkait dengan eksistensi negara yang menjadi sekutu utamanya di Timur Tengah tersebut. Mengapa? karena rancangan teguran resmi PBB itu bertujuan mengecam tindakan Israel yang membongkar permukiman warga Palestina di Sur Baher, Yerusalem.
Indonesia menjadi satu di antara negara yang menginisiasi teguran tersebut. Selain Indonesia, inisiasi teguran itu juga merupakan inisiatif Kuwait dan Afrika Selatan (Afsel).
Upaya teguran kepada Israel tersebut dilakukan sebab negara ini menghancurkan 10 gedung apartemen pada Senin (22/7) yang berada dan menjadi kediaman warga di kawasan Tepi Barat, Palestina. Meski bangunan itu masih dalam proses konstruksi Israel bersikeras harus dibongkar. Alasannya, bangunan-bangunan tersebut didirikan secara ilegal serta membahayakan keberadaan pasukan militer Israel yang beroperasi sepanjang perbatasan itu.
Pejabat PBB pun mersepons kejadian itu. Mereka meminta Israel menunda rencana pembongkaran tersebut. Tapi ini tak digubris dan pembongkaran paksa perumahan itu tetap dilakukan. Akibatnya, 17 warga Palestina terpaksa mengungsi akibat tindakan nekad Israel tersebut.
Imbas kejadian itu Kuwait, Indonesia, dan Afsel kemudian mengedarkan konsep pernyataan lima paragraf kepada seluruh anggota DK PBB yang berjumlah 15 negara. Pernyataan itu berisi tentang keprihatinan serius atas pembongkaran permukiman Palestina di Sur Baher.
Ketiga negara menilai tindakan Israel itu merusak kelangsungan solusi dua negara serta prospek perdamaian yang adil dan permanen. Konsep pernyataan yang diusulkan di DK PBB memang harus disepakati melalui konsensus sebelum diterbitkan.
Menurut keterangan sejumlah diplomat pada Rabu (24/7), saat AS melihat draf yang diajukan Kuwait, Indonesia, dan Afsel, mereka menyatakan tak dapat mendukung teks tersebut. Karena penolakan datang dari AS, yang notabene merupakan anggota tetap DK PBB, draf pernyataan itu pun ditarik untuk direvisi.
Setelah dipangkas dari lima paragraf menjadi tiga paragraf, konsep pernyataan itu diedarkan kembali. Namun, Washington sekali lagi menyatakan tak setuju dengan isinya. Indonesia diketahui telah mengutuk pembongkaran permukiman Palestina di Sur Baher. Indonesia menuntut agar tindakan tersebut dihentikan segera karena melanggar hukum internasional dan resolusi DK PBB.
“Indonesia sangat mengutuk penghancuran ilegal rumah-rumah warga Palestina di Sur Baher oleh otoritas Israel,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu (24/7).
Israel menghancurkan permukiman Palestina di Sur Baher
Indonesia memang menyoroti tentang pembangunan terowongan yang dilakukan Israel di Yerusalem ini. “Pembangunan permukiman ilegal oleh Israel dan pembangunan terowongan ke al-Haram al-Sharif adalah aneksasi de facto yang selanjutnya akan mengancam proses perdamaian,” demikian tertulis dalam pernyataan itu.
Permukiman Palestina di Sur Baher mulai dihancurkan Israel pada Senin lalu. Sejumlah warga Palestina telah dievakuasi secara paksa dari daerah tersebut. Sebanyak 16 bangunan dilaporkan menjadi target penggusuran tersebut. Secara total, terdapat 100 apartemen warga Palestina yang akan dihancurkan. Rumah yang dihancurkan pasukan Israel di Sur Baher adalah yang berada di dekat tembok penghalang militer.
Mahkamah Agung Israel telah menyatakan bahwa pembangunan perumahan di sana ilegal atau melanggar larangan konstruksi. Pembongkaran gedung-gedung milik warga Palestina itu bagian dari perselisihan berlarut-larut tentang masa depan Yerusalem, tempat yang ditinggali lebih dari 500 ribu orang Israel dan 300 ribu orang Palestina. Palestina ingin negara bagian dari Tepi Barat dan Jalur Gaza sebelah timur Yerusaleem sebagai ibu kota mereka. Wilayah itu sudah dijajah Israel sejak 1967.
Utusan Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenblat, dan penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner, telah menghabiskan dua tahun untuk mengembangkan rencana perdamaian Palestina-Israel. Mereka berharap rencana tersebut dapat menjadi kerangka dalam memperbaharui perundingan kedua negara. Kepada DK PBB, Greenblatt mengatakan, rencana perdamaian tidak dapat mengandalkan konsensus global, hukum internasional yang inklusif, dan resolusi PBB yang tidak jelas.
"PLO (Palestine Liberation Organization) dan otoritas Palestina terus menegaskan Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota Palestina, tapi mari ingat aspirasi bukanlah hak," kata Greenblatt seperti dilansir The Jerussalem Post, kemarin.
Greenblatt mengatakan, harus ada solusi kreatif agar tiga agama dapat tetap dihormati di Kota Yerusalem. Greenblatt kembali menegaskan AS menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Tidak ada konsensus internasional atau interpretasi hukum internasional yang dapat membujuk AS atau Israel menyatakan kota di mana orang Yahudi tinggal dan beribadah selama 3.000 tahun dan ibu kota negara Yahudi untuk 70 tahun hari ini dan selamanya bukan ibu kota Israel," kata Greenblatt.
.
Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen menyoal kata-kata Greenblatt tentang hukum internasional. "Hukum internasional bukan kesia-siaan," kata Heusgen. Heusgen mengatakan, negaranya percaya PBB dan resolusi DK PBB bersifat mengikat. Sedangkan duta Besar Rusia untuk PBB Alekseevich Nebenzya mengatakan, masalahnya bukan pada lemahnya konsensus internasional, melainkan AS yang benar-benar mengabaikan konsensus tersebut.
Dan terkait pada peristiwa itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pun segera melakukan pertemuan dengan Raja Yordania Abdulla II di Amman, Rabu (24/7). Mereka membahas sejumlah isu, antara lain, tentang status Yerusalem dan pembongkaran permukiman Palestina di Sur Baher oleh Israel.
Pada pertemuan itu, Raja Abdullah II menekankan perlunya mempertahankan status hukum dan historis Yerusalem. Terkait hal itu, Yordania, kata dia, terus memainkan peran religiusnya dalam melindungi situs-situs suci Islam dan Kristen di kota tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika