REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) menyarankan agar Kemenag melakukan kajian sosiologis dan psikologis terkait rencana penguatan majelis taklim. Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah, Diyah Puspitarini menjelaskan pentingnya melakukan kajian budaya kekinian.
Menurutnya masyarakat Indonesia tidak suka dengan banyaknya aturan. Sehingga jangan sampai regulasi majelis taklim yang sedang disusun pemerintah menjadi kontra produktif.
"Jika tujuan pedoman majelis taklim untuk memberi penguatan, sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara yang lebih efektif,"kata dia.
Menurutnya, Indonesia memiliki ormas Islam yang sangat banyak. Ormas-ormas juga memiliki kultur dan kekhasan masing-masing. Maka sudah seharusnya dihormati sebagai bentuk pengakuan keragaman yang ada.
"Kegiatan yang efektif bisa dilakukan pemerintah untuk penguatan ormas seperti pelatihan mubalighot atau dai yang jauh akan lebih produktif," ujarnya.
Diyah juga menjelaskan Nasyiatul Aisyiyah secara formal tidak memiliki majelis taklim. Namun Nasyiatul Aisyiyah mengedepankan kajian yang lebih progresif dan fleksibel sesuai kondisi. Sehingga isu regulasi majelis taklim tidak langsung bersinggungan dengan Nasyiatul Aisyiyah.
Sebelumnya, Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dr. H. A Juraidi menjelaskan, tugas pemerintah terhadap lembaga seperti majelis taklim ada dua. Di antaranya melakukan pembinaan dan pengawasan, menyusun regulasi majelis taklim dalam rangka melakukan fungsi pemerintah.
Dia menerangkan, disebut regulasi karena masih dalam tahap pembahasan. Padahal tujuannya untuk memberikan penguatan kepada majelis taklim, artinya bukan mengatur-atur atau membatasi majelis taklim. "Tujuan kita untuk menguatkan eksistensi majelis taklim itu, apa pengertian majelis taklim, majelis taklim lembaga untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, bagaimana mendaftarkan majelis taklim," kata Juraidi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
