REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) menuju sidang putusan yang dijadwalkan paling lambat digelar pada 28 Juni 2019.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpesan bahwa jalur hukum harus menjadi budaya politik di negeri ini dan semua pihak harus menghormati serta legowo dengan putusan MK nanti.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan Muhammadiyah menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap para pihak yang membawa sengketa Pilpres 2019 ke MK. Hal tersebut sebagai bukti sikap politik objektif dan konstitusional.
"Kita percaya MK menyerap betul aspirasi para pihak dan menyidangkan perkara secara profesional, objektif, dan seadil-adilnya dengan berdiri tegak di atas hukum," kata Haedar kepada Republika.co.id, Senin (24/6).
Menurutnya, masyarakat juga dapat menyaksikan persidangan MK yang terbuka. Maka setelah MK memutuskan perkara, semua pihak harus menghormati dan menerimanya secara taat asas dan konstitusional disertai sikap legawa dan kenegarawanan yang tinggi.
Dia mengingatkan, perasaan puas atau tidak puas selalu ada dalam berperkara di pengadilan manapun. Tetapi itulah satu-satunya jalan dalam menyelesaikan sengketa politik pemilihan umum. "Jalur hukum harus menjadi budaya politik semua pihak di negeri ini sebagai wujud negara hukum yang berlaku di negara modern," ujarnya.
Sebab menurut Haedar masalah sengketa Pilpres 2019 harus ada akhirnya. Setelah itu bangsa Indonesia harus move-on menyongsong masa depan menuju Indonesia yang semakin berkemajuan dalam suasana persatuan, perdamaian, dan kebersamaan.
Muhammadiyah juga mengimbau kepada para tokoh umat dan elite bangsa agar bersama-sama memberi teladan terbaik. Untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang kondusif, saling menghargai, damai dan toleran.
"Dan membawa negeri dan bangsa ini semakin bersatu, maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat, keteladanan dan sikap kenegarawanan para tokoh akan diikuti oleh umat dan warga bangsa," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika