REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Maksum Machfoedz menanggapi soal penggunaan dana pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) untuk peningkatan mutu madrasah. Dia mengaku secara umum tidak mempermasalahkan ihwal peminjaman dana dari Bank Dunia itu.
Namun, lanjut Maksum, yang menjadi fokus adalah, sejauh mana efektivitas penggunaan dana tersebut.
"Pengalaman selama ini untuk urusan kualitas sosial seperti ini tidak jelas hasilnya. Banyak manipulasi dan tidak efektif. Ini menjadi tantangan," kata Maksum Machfoedz, Kamis (20/6).
Dia menambahkan, bila efektivitas penggunaan dana tersebut tak jelas, maka yang muncul kemudian adalah mubazir. Bahkan, pada eksesnya dapat menimbulkan peluang terjadinya korupsi.
Karena itu, menurut Maksum, tantangannya sekarang terletak pada soal perencanaan, penerapan rencana, pengelolaan dan sistem kontrol. Semua ini dinilainya harus mampu menjamain kejelasan penggunaan dana PHLN untuk madrasah. "Kalau tidak, ya tidak lebih dari sekadar menggali kuburan," simpul dia.
Maksum juga menjelaskan, utang adalah modal pembangunan dalam kondisi tertentu yang sedang membutuhkan dana. Atau, kondisi ketika tidak memiliki cukup cadangan dana di tengah keharusan meneruskan pembangunan. Tentu saja, sebut dia, pemikiran utamanya terletak pada soal inti: utang itu harus produktif dan efektif serta bermanfaat.
Dalam konteks terkini, dia mengingatkan untuk tetap memasukkan aspek pembangunan karakter (character building) peserta didik dan pendidik dalam meningkatkan mutu madrasah. "Pesantren yang selama ini menjadi tulang punggung kebangsaan dan NKRI serta Islam rahmatan lil alamin menjadi segmen utama untuk character building ini; dan ini enggak bisa ditolak," ungkap dia.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan proyek ke Bank Dunia lewat dana PHLN untuk mendongkrak kualitas madrasah, baik itu swasta maupun negeri. Hal ini disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin.
"Kita mengusulkan sebuah proyek di Bank Dunia lewat dana PHLN, yang kita sebut sebagai Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah," ujarnya pekan lalu.
Kamarudin melanjutkan, setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya proyek yang bertajuk "Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah" ini disetujui Bank Dunia. Nilai pendanaannya mencapai Rp 3,7 triliun.
Peminjaman dana dari Bank Dunia untuk madrasah ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan. "Awalnya, kami mengusulkan dan presentasi berkali-kali meyakinkan Bappenas. Kemudian Bappenas meyakinkan Kemenkeu, dan Kemenkeu negosiasi dengan Bank Dunia, dan akhirnya disetujui," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika