Jumat 08 Mar 2019 15:30 WIB

Pendidikan Amil Jadi Faktor Strategis

Potensi zakat memerlukan amil yang tak sekadar baik dan jujur,

Rep: Ali Yusuf/ Red: Agung Sasongko
zakat
zakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan zakat infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) di Indonesia mencapai 20 persen. Besarnya potensi ziswaf memerlukan amil yang tidak sekadar baik dan jujur. Namun, mereka juga harus bisa mengelola dana umat tersebut dengan profesional. Pendidikan amil menjadi salah satu faktor strategis untuk menyiapkan sumber daya amil yang mumpuni.

Pendiri Sekolah Amil Indonesia Amin Sudarsono menjelaskan, kurikulum sekolah amil sesuai dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh para pelaku filantropi Islam. Dalam hal ini adalah zakat, infak, dan sedekah. "Baik dalam penghimpunan, pengelolaan, maupun pendayagunaannya," kata Amin Sudarsono saat di hubungi Republika, Selasa (5/2).

Amin menuturkan, proses penyusunan kurikulum menggunakan pendekatan mendalam terhadap para amil maupun bagian sumber daya manusia (SDM) pada setiap lembaga amil zakat. Selain itu, penggalian atas kebutuhan pengembangan lembaga melahirkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"Apalagi, pada era disrupsi ini. Penghimpunan misalnya. Amil harus sadar dengan aplikasi crowdfunding dan fintech. Sebab transaksi keuangan modern sudah cashless," ujar dia.

Di sisi lain, Amin menegaskan, penyaluran dan pendayagunaan amil dididik untuk mengkreasikan program dengan inovasi. Amil dituntut untuk memperhatikan ke berlanjutan dan kemandirian masyarakat. Amil juga harus tak bergantung pada se batas santunan tanpa melupakan aspek dasar syariah kepada asnaf.

"Sosok amil yang diharapkan adalah amil yang kompeten, profesional, amanah, dan berkomitmen pada penguatan masyarakat," katanya.

Meski namanya sekolah, pendiri Syarikat Amil Indonesia mengatakan, sekolah Amil Indonesia yang berdiri sejak 2016 ini berbasis provinsi, bukan angkatan. Sampai saat ini, sudah ada 10 provinsi yang telah dilakukan sekolah Amil Indonesia.

Di antaranya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Sumatra Selatan (Sumsel), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Barat (Kalbar). "Di beberapa provinsi ada yang sudah dua atau tiga batch. Baik kelas fundrising maupun pendayagunaan," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement