REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada cukup banyak tokoh Muslim yang memainkan peran kunci dalam peristiwa-peristiwa krusial sepanjang sejarah Indonesia. Di antara mereka adalah Mr Syafruddin Prawiranegara.
Pahlawan nasional itu lahir pada 28 Februari 1911 di Anyer Kidul, Serang, Banten. Pakar ilmu hukum dan ekonomi itu berpulang ke rahmatullah pada 15 Februari 1989 dalam usia 77 tahun.
Salah satu kiprahnya yang penting adalah memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Konteksnya saat itu Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda (Nederlandsch Indië Civiele Administratie/NICA), yang membonceng Sekutu. Belanda hendak menjajah lagi Nusantara.
Pada Juni 1948, hubungan antara RI dan Belanda pasca-Persetujuan Renville kembali buntu. Lebih parah lagi bagi Indonesia. Sebab, pada tahun itu PKI di Madiun memberontak terhadap pemerintah yang sah. Aksi kup itu akhirnya dapat diatasi, sehingga pemerintah dapat konsen sepenuhnya pada persoalan NICA.
Sebagai antisipasi, Presiden Sukarno dan jajarannya mengadakan rapat. Dibicarakan tentang perlu tidaknya pemimpin negara dan angkatan perang dipindahkan ke Sumatra atau bahkan India secara diam-diam. Waktu itu (dan sampai kini) India adalah salah satu negara sahabat yang terdekat.
Wapres Mohammad Hatta pada November 1948 berangkat ke Bukittinggi (Sumatra Barat). Tujuannya, mempersiapkan Sumatra sebagai pusat pemerintahan RI. Hal itu sebagai antisipasi bila Belanda jadi menyerang Yogyakarta—ibu kota RI saat itu.
Bung Hatta juga meminta Syafruddin Prawiranegara untuk tetap di Bukittinggi. Tugasnya sebagai menteri kemakmuran rakyat kala itu, mengatur kembali keuangan di Provinsi Sumatra. Setelah urusan selesai, Hatta pun pulang ke Yogyakarta.
Baca juga: Kisah Syafruddin Prawiranegara Memimpin PDRI (2)
Ikuti Whatsapp Channel Republika