REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Mubes) Alim Ulama NU di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo (PPMAC), Kota Banjar, Jawa Barat pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019.
"InsyaAllah pada tanggal 27 Februari yang akan datang PBNU akan menggelar perhelatan nasional yaitu Munas Alim Ulama dan Kombes NU yang akan diselenggarakan di Banjar Patroman," ujar Sekjen PBNU, Helmy Faishal di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).
Menurut dia, kegiatan akbar PBNU tersebut nantinya alan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan akan diikuti puluhan ribu kiai dan ulama pesantren. Pembahasan dalam Munas itu nantinya akan dibagi dalam tiga masalah, yaitu masalah yang bersifat perundang-undangan, masalah kekinian, dan beberapa tema-tema yang diusulkan oleh pengurus NU cabang/wilayah.
Helmy mengatakan, di antara tema yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut adalah terkait dengan hukum sampah plastik. "Antara lain bagaimana hukumnya menggunakan sampah Plastik. Karena jelas telah melahirkan kemudharatan," ucapnya.
Dia mengatakan, PBNU sangat peduli terhadap permasalahan sampah plastik tersebut. Karena, menurut dia, sampah plastik ini akan mencemarkan lingkungan. "Seperti diketahui plastik ini terurainya baru setelah ribuan tahun. Dan ini akan mencermarkan lingkungan kita. Maka NU peduli terhadap masalah ini," kata Helmy.
Pada Munas dan Konbes NU sebelumnya yang digelar di Mataram, menurut Helmy, para ulama NU juga telah mengeluarkan gagasan tentang kebijakan retribusi aset. Pasalnya, saat itu masyarakat masih sulit mengelola tanah produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Kemudian, kata dia, gagasan itu pun ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo.
"Alhamdulillah Pak Presiden merespon telah disediakan 12,5 juta hektar lahan yang disediakan bagi masyarakat untuk lahan produktif. Jadi banyak sekali keputusan dari Munas dan Mubes NU yang telah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa kita," jelas Helmy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika