REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Grand Sahid Jaya pada 23-25 November 2018. Wakil Ketua Umum DMI, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin mengatakan, tujuan digelarnya Rakernas untuk mengonkretkan semua program yang dihasilkan saat Muktamar DMI 2017 lalu.
Syafruddin menjelaskan, ada dua hal yang menjadi fokus perhatian DMI. Pertama, bagaimana mengonkretkan 10 program unggulan DMI. Kedua, mendesain tata kelola kelembagaan DMI. "Target jangka pendek DMI mengonkretkan program-program DMI, ada 10 program DMI hasil muktamar ke-7 tahun 2017," kata Syafruddin kepada Republika.co.id di Hotel Grand Sahid, Sabtu (24/11).
Ia menegaskan, 10 program unggulan DMI kalau bisa dicapai secepatnya. Artinya, tidak harus menunggu sampai lima tahun baru tercapai program-program tersebut. Sementara, target jangka panjang DMI semua program harus terselesaikan.
Ke-10 program unggulan DMI di antaranya perbaikan akustik masjid (sound system), penerapan aplikasi masjid dan media digital, masjid bersih dan sehat, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Kemudian, membuat manajemen kemasjidan, sertifikasi tanah/ waqaf, arsitektur masjid, pendidikan dan dakwah, wisata religi berbasis masjid, dan pembangunan gedung DMI.
Syafruddin mengatakan, DMI juga berupaya memberdayakan para dai dan mubaligh. Supaya mereka lebih bisa memberikan pencerahan kepada umat demi keberlangsungan perdaban Islam di Indonesia dan dunia. Selain itu DMI juga berupaya memberdayakan PAUD. Oleh karena itu DMI punya banyak badan otonom yang diwadahi. "(Dalam mencapai target DMI) tantangan berat tidak ada, semua berjalan, dari 10 program itu semuanya jalan, tidak ada yang tidak jalan," ujarnya.
Ia mengingatkan dan mengajak pengurus masjid dan umat Islam untuk menyamakan pikiran dan hati. Pengurus masjid hakikat tugasnya satu yaitu mengurus rumah Allah, tidak ada yang lain.
Syafruddin juga menyinggung soal tugas pendataan masjid. Menurutnya pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang memiliki tugas mendata masjid di Indonesia. Oleh karena itu wakil presiden menyentil Kementerian Agama karena yang punya jaringan sampai ke tingkat bawah adalah Kementerian Agama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika