REPUBLIKA.CO.ID, BONDOWOSO -- Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, Jember, Lumajang dan Banyuwangi menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi akhir pekan lalu. IPI sedang fokus memperkuat organisasi dan berkoordinasi program kerja kedepan melalui usaha-usaha kemandirian pesantren di enam kabupaten.
"Dengan terbentuknya pengurus di tingkat kecamatan, nantinya DPC IPI akan membreackdown program kerja IPI, untuk membantu pesantren di wilayah timur dalam mengembangkan sumber daya manusia para santri sehingga pesantren mampu mandiri dalam bidang ekonomi," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IPI Kabupaten Bondowoso, Muhammad Hidayah melalui keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Senin (12/11).
Hidayah mengatakan, yakin kedepan IPI akan melahirkan santri-santri yang unggul, berakhlak karimah, memiliki kemandirian dan berdaya saing unggul. IPI juga akan bekerjasama dengan beberapa bank untuk menerbitkan kartu santri.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPI, KH RK Zaini Ahmad menyampaikan, para santri harus bisa menjadikan pesantren mandiri, independen dan berkualitas. Santri harus bisa melanjutkan perjuangan para ulama. Maka para santri harus meningkatkan kapasitas pesantrennya. "Jadi santri juga harus bisa hadir dalam menggerakkan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat," ujarnya.
KH Zaini yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhlas Wonorejo Pasuruan menegaskan, untuk meningkatkan kualitas para santri harus ditopang dengan dunia pendidikan yang mumpuni. Para pendidik seperti ustaz dan ustazah harus siap dalam hal ukhrawiyah (keagamaan) dan duniawi (ekonomi) untuk meningkatkan sumber daya manusia para santri.
"Jika sumber daya manusia para santri berkualitas tentunya akan berdampak pada lingkungan masyarakat di sekitarnya sehingga ada peningkatan perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dia menambahkan, program kerja IPI harus didukung oleh pemerintah. Artinya ulama dan umaro harus bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Supaya negara bisa makmur adil dan sentosa. Maka pemerintah dan pesantren harus bersinergi. Sebab pemerintah sebagai penyelenggara sistem pemerintahan yang terangkum dalam undang-undang hukum di Indonesia. Sedangkan hukum syariah (agama) menjadi bagian para ulama, keduanya harus seimbang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
