REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia segera melakukan rekonstruksi di kawasan terdampak gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pemerintah melalui Kementerian PUPR menyatakan siap untuk membangun fasilitas serta merehabilitasi dan merekonstruksi rumah korban gempa.
Pemerintah rencananya akan lebih dahulu membangun sekitar 1.200 hunian sementara (huntara) yang diperuntukan bagi para korban. Pembangunan huntara ditarget rampung seluruhnya dalam dua bulan ke depan namun dapat segera dihuni secara bertahap selama masa pembangunan.
Hal serupa juga dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Organisasi kemanusiaan itu berencana membangun sekitar 1.000 huntara yang ditempatkan di daerah aman bencana. ACT nantinya akan memberikan klasifimasi tertentu bagi warga yang akan menempati huntara tersebut.
"Ada ketentuan dari yang paling mendesak, mungnkin kalau ada yang sakit atau balita itu kita dahukukan," kata Vice President of Communication Network ACT Iqbal Setyarso di Jakarta, Sabtu (20/10).
Iqbal mengungkapkan, ACT tidak akan memilih secara mandiri untuk menentukan warga yang akan mengisi huntara tersebut. Dia mengatakan, lembaganya itu akan bekerjasama dengan pemerintah setempat, minilan aparat desa guna memeilih warga yang akan menempati huntara.
Iqbal memaparkan, huntara dibangun di atas sebuah lapangan di titik aman bencana yang berada di Sigi. Meski demikian, ACT belum mengungkapkan titik aman lainnya yang juga kemungkinan dapat dibangun huntara serupa.
"Kami secara umum ya ada lapangan Sigi yang kami pilih untuk membangun shelter, itu tidak jauh dari Palu dan Sigi merupakan wilayah aman," kata Iqbal lagi.
Di saat yang bersamaan, Iqbal mengatakan, ACT akan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menyebarkan informasi yang tepat terkait titik-titik aman penyelamatan.
Dia mengaku, itu bukan merupakan hal mudah mengingat hampir semua tempat yang berdekatan dengan wilayah terpapar bencana memiliki potensi serupa. Namun, dia melanjutkan, hal itu tentu nantinya akan membantu dalam rekonstruksi wilayah terdampak.
Meski demikian, ACT menyerahkan sepenuhnya terkait pemetaan wilayah aman likuifikasi kepada lembaga profesional terkait dengan isu-isu pergerakan lempeng bumi. Namun, ACT mengaku telah melakukan pemetaan wilayah potensial bencana atau sebaliknya. Penelitian ACT, Iqbal mengatakan, dapat menjadi rujukan bagi masterplan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
"Kita kan sudah menyampaikan laporan itu secara lengkap ke pemetintah setempat, cuma tidak mendapatkan feedback yang memadai," katanya.
Sebannya, Iqbal meneruskan, ACT berniat menyebaekan informasi terkait potensi wilayah bencana mengingat keaktifan lempeng bumi. Dia melanjutkan, ini agat tidak lagi terjadi hal-hal lain yang lebih besar karena lupa memperhitungkan efek-efek apa yang akan terjadi berikutnya.
"Kajian yang sama ini kami sebarluaskan, titik aman dan tidaknya ini secara intens akan kami sebarluaskan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
