Muslim Rohingya pertama kali menjadi sasaran kekerasan etnis skala besar pada 1970-an. Sejak saat itu warga minoritas ini telah melarikan diri dari penganiayaan dan kesulitan ekonomi di Myanmar. Hal itu terjadi selama beberapa dekade dengan melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh dan negara-negara lain.
Sementara sebagian besar pengungsi Rohingya tinggal di Bangladesh dan beberapa menyeberangi perbatasan ke India. Pada 2012, Bangladesh mempertahankan perbatasannya tertutup untuk pengungsi Rohingya. Beberapa dari mereka mulai memasuki India secara langsung melalui negara bagian perbatasan Mizoram di India timur.
Pelapor khusus PBB tentang rasialisme, Tendayi Achiume menyatakan keprihatinan atas deportasi pada Selasa (2/10). Ia juga mendesak pemerintah India mematuhi norma-norma internasional tentang penghapusan dan melindungi hak-hak pencari suaka dan pengungsi, termasuk Rohingya.
“Mengingat identitas etnis para lelaki tersebut, ini adalah penolakan yang mencolok terhadap hak mereka atas perlindungan dan dapat menyebabkan pemulangan (pengembalian pengungsi)," kata dia dalam sebuah pernyataan.
"Pemerintah India memiliki kewajiban hukum internasional untuk sepenuhnya mengakui diskriminasi yang dilembagakan, penganiayaan, kebencian, dan pelanggaran HAM berat yang orang-orang ini telah hadapi di negara asal mereka dan memberi mereka perlindungan yang diperlukan,” kata Achiume.
Seorang pengungsi Rohingya yang sakit dibawa dari satu kamar ke kamar lain di sebuah kamp pengungsi Rohingya di Bengal Barat, India timur pada April 2018. Hal itu dilakukan setelah menerima ancaman dari kelompok nasionalis Hindu di India utara, tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun sejak melarikan diri dari Myanmar. Para pengungsi itu melarikan diri ke India timur pada Maret.
Kepentingan Nasional India
Dalam surat pernyataan pada Kamis, pemerintah India mengatakan deportasi mengikuti keputusan administratif yang melibatkan pertimbangan diplomatik dan lainnya, termasuk pertimbangan yang sangat besar terhadap kepentingan nasional India.
Mahkamah Agung mengatakan mendukung deportasi karena diberitahu pemerintah tidak seperti Rohingya lainnya, orang-orang itu akan diterima sebagai warga Myanmar. Seorang pengacara pemerintah mengatakan kepada pengadilan, Myanmar telah mengeluarkan mereka kartu identitas pemerintah.
Namun, seorang aktivis politik Rohingya yang berbasis di Bangladesh, Ko Ko Linn mengatakan, dia khawatir tentang nasib pria itu. “Ada kemungkinan yang sangat besar bahwa orang-orang ini akan disiksa dengan kejam dan dikirim ke penjara selama bertahun-tahun di Burma sekarang, seperti yang terjadi pada Rohingya di sana. Ada juga kemungkinan mereka akan dituduh terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan terorisme di masa lalu,” kata Linn kepada VOA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
